Bitung, SUDARA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung bergerak cepat dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial warganya. Memasuki pertengahan tahun 2026, ribuan bantuan berupa dana, barang, hingga bibit tanaman komoditas pangan dilaporkan telah sukses tersalurkan kepada masyarakat di seluruh penjuru Kota Bitung.
Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis—Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Sosial—intervensi program kesejahteraan ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, korban bencana, hingga kelompok rentan.
Jaga Pasokan Pangan dan Penguatan Sektor Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bitung mengambil peran besar dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bitung, Steven Prok, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyalurkan 1.000 bibit tomat dan 2.000 bibit rica (cabai) siap tanam dalam kemasan polibag besar langsung kepada para petani lokal.
Langkah ini diambil guna memicu kemandirian pangan di tingkat rumah tangga sekaligus menekan laju inflasi daerah.
”Kami juga agresif menggelar program Gerar Pasar Murah (GPM). Hingga saat ini, hampir 4.000 Kepala Keluarga (KK) telah menerima manfaat operasional pasar murah ini, dengan total serapan mencapai 18.860 kilogram beras dan 490 kilogram gula,” ujar Steven Prok.
Komitmen kuat ini bukan tanpa alasan. Menurut Steven, konsistensi program inilah yang mengantarkan Kota Bitung menyabet predikat sebagai daerah dengan penyaluran beras dan minyak kelapa tertinggi se-Sulawesi Utara pada tahun lalu.
Tidak hanya fokus pada pangan nabati, aspek kesehatan hewan penunjang dan pemenuhan kebutuhan hari besar keagamaan juga menjadi prioritas. Sepanjang semester pertama tahun ini, sebanyak 1.200 hewan piaraan di Bitung telah mendapatkan suntikan vaksin rabies gratis. Menjelang Idul Adha, Pemkot juga dipastikan menyalurkan hewan kurban sebanyak 34 ekor sapi dan 14 ekor kambing bagi umat Muslim yang merayakan.
Sentuhan Dinas Sosial: Tepat Sasaran Lewat Data Asesmen
Di sisi lain, jaring pengaman sosial juga dibentangkan lebar-lebar oleh Dinas Sosial Kota Bitung. Kepala Bidang Samy Lombogia dan Sumeldy Maalangga menjelaskan, pihaknya telah mendistribusikan 76 paket sembako premium (beras, telur, minyak kelapa, gula, teh, dan kopi) untuk warga kurang mampu, serta 30 paket khusus bagi penyintas bencana alam.
Khusus untuk bantuan pangan regular, warga menerima jatah akumulasi untuk dua bulan (Februari dan Maret) sekaligus, dengan indeks 10 kg per bulannya.
Menariknya, atas arahan langsung Walikota Bitung, Pemkot berkolaborasi dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Tumou Tou Manado untuk menyalurkan Bantuan Atensi kepada 99 Penerima Manfaat (PM). Guna memastikan akurasi data di lapangan, seluruh penerima dipastikan telah melewati proses asesmen ketat agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.
Berikut adalah rincian ringkas penyaluran Bantuan Atensi Kemensos di Kota Bitung (Total: 99 Penerima Manfaat/PM):
-PPKS Penerima Sembako :
Klaster NAPZA : 12 PM
Klaster ODHV : 5 PM
Klaster Anak : 14 PM
Klaster Disabilitas : 12 PM
Klaster Lansia : 14 PM
Jumlah : 57 PM
– PPKS Penerima Sarana Kamar :
Klaster NAPZA : 1 PM
Klaster Anak : 3 PM
Klaster Disabilitas : 4 PM
Klaster Lansia : 9 PM
Jumlah : 17 PM
– PPKS Penerima Bantuan Kewirausahaan :
Klaster NAPZA : 9 PM
Klaster Disabilitas : 2 PM
Klaster Lansia : 5 PM
Klaster Rentan : 9 PM
Jumlah : 25 PM
Penyaluran Berlanjut di Kantor Kelurahan
Geliat penyaluran bantuan dipastikan belum mengendur. Saat ini, Pemkot Bitung tengah mengawal distribusi bantuan pangan nasional yang menyasar warga berstatus Desil 1–4 (kategori sangat miskin hingga hampir miskin).
Proses pembagian beras kemasan 10 kg dan minyak goreng 4 liter ini tengah berlangsung secara simultan di kantor-kantor kelurahan se-Kota Bitung.
Seluruh penerima bantuan dipastikan telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI ataupun data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga memperkecil celah terjadinya tumpang tindih bantuan di lapangan.
