Wenang (Manado), SUDARA.ID – Rotasi pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) membawa wajah baru di sektor pendidikan. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., resmi melantik Drs Jahj Paulus Rondonuwu MSi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (5/7/2026).
Sebelum dipercaya memimpin Dinas Pendidikan, Jahja Rondonuwu mengemban jabatan sebagai Kepala Bagian (Kabag) Persidangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulut. Penunjukan Jahja menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulut dalam menerapkan prinsip the right man on the right place demi mendorong efektivitas dan kualitas pelayanan birokrasi.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa perpindahan tugas merupakan hal biasa dalam perjalanan karier seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan yang baru untuk langsung tancap gas dan menunjukkan kinerja terbaiknya.
”Di mana pun kita ditempatkan, saya ingin kita tampil yang terbaik. Mau di ibu kota, mau di pelosok, tidak ada bedanya. Yang dinilai adalah bagaimana kita bekerja dan memberikan yang terbaik,” ujar Gubernur Yulius.
Gubernur juga memotivasi Yahya dan pejabat lainnya agar bekerja penuh integritas tanpa harus selalu menunggu diawasi oleh atasan. “Jangan ingin dinilai atau diawasi. Biarkan Tuhan yang menilai dan menggerakkan hati pemimpin untuk melihat siapa yang benar-benar bekerja,” pesannya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur menginstruksikan Jahja Rondonuwu untuk segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan jajaran di Dinas Pendidikan agar roda pelayanan di sektor pendidikan berjalan tanpa hambatan.
Sementara itu, Femmy Suluh, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, kini dirotasi untuk mengawal sektor transportasi dan perhubungan. Usai dilantik, Femmy langsung menerima serangkaian instruksi tegas dan pekerjaan rumah (PR) besar dari gubernur Yulius.
Gubernur meminta Femmy untuk segera mengoptimalkan berbagai aset daerah, seperti terminal dan kapal milik pemerintah, agar mampu meningkatkan pelayanan publik sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gubernur secara khusus menyoroti kondisi kapal pemerintah yang dibiarkan menganggur hingga membebani anggaran daerah.
”Kita punya terminal yang bisa menghasilkan PAD dan meningkatkan pelayanan. Kita juga punya kapal, berdayakan kapal itu. Jangan dibiarkan menganggur sehingga setiap tahun kita harus mengeluarkan biaya docking yang besar,” tegas Gubernur Yulius.
Sebagai informasi, anggaran perawatan atau docking untuk kapal pemerintah yang tidak beroperasi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar per tahun.
Gubernur menekankan bahwa rotasi ini merupakan kesempatan bagi Femmy untuk memperluas pengalaman dan kapasitas kepemimpinan. Ia pun meminta Kadishub yang baru untuk segera membangun kolaborasi lintas sektor agar seluruh aset transportasi daerah bisa segera berdaya guna.
