Manado, SUDARA.ID – Memasuki tahapan pembahasan LKPJ Gubernur TA 2025, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus), Louis Carl Schramm, S.H., M.H., membedah satu per satu arah kebijakan teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulawesi Utara di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (13/4/2026).
Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan setiap program kerja SKPD mampu menjaga ketahanan fiskal daerah agar tetap stabil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut ini menekankan bahwa di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, kinerja SKPD harus berorientasi pada efisiensi anggaran dan penguatan sektor riil. Hal tersebut dinilai krusial sebagai instrumen kunci untuk membentengi ekonomi lokal dari dampak krisis dunia.
Terkait tantangan ekonomi global tersebut, Schramm mengingatkan bahwa meskipun Indonesia saat ini menjadi satu-satunya negara yang belum menaikkan harga BBM, tekanan terhadap masyarakat tetap terasa nyata. Oleh karena itu, ia mendesak Dinas Pertanian dan Peternakan untuk meningkatkan bantuan langsung berupa bibit tanaman dan ternak agar ketahanan ekonomi masyarakat tetap terjaga.
“Untuk Dinas Pertanian dan Peternakan, bantuan ke masyarakat perlu ditingkatkan, karena keadaan sekarang ini membuat masyarakat susah dan torang juga sudah mulai rasakan ini. Indonesia satu-satunya negara yang belum menaikan harga BBM, tapi kalau di bantu masyarakat untuk bibit tanaman maupun ternak, ini akan sangat terbantukan, sehingga ekonomi bisa terjaga inflasinya,” ujar Wakil Ketua Komisi IV tersebut.
Ia juga menyoroti data dari Musrenbang Sulut pekan lalu (9/4) yang menunjukkan bahwa komoditas cabai (rica) masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Sulawesi Utara. Schramm menilai intervensi pemerintah melalui pembagian bibit rica secara masif akan menjadi solusi jitu.
“Pengaruh harga rica ini sangat tinggi di Sulut. Jika dinas terkait turun tangan membantu bibit, ini akan sangat membantu pemerintah dalam menekan laju inflasi,” tegasnya.
Selain intervensi di sektor produksi, Schramm juga meminta Dinas Pangan untuk tetap konsisten melaksanakan program pasar murah secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai krusial sebagai jaring pengaman untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga di tingkat konsumen.
“Dinas Pangan harus tetap melakukan pasar murah supaya bisa menekan inflasi juga. Sekarang inikan inflasi Sulawesi Utara cukup yang terbaik,” pesan Schramm.
Usai mengulas pengendalian inflasi, Schramm beralih menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai satu kesatuan dalam menjaga ketahanan fiskal Sulawesi Utara. Ia memberikan catatan khusus untuk sektor perkebunan, terutama terkait komoditas kelapa yang memiliki potensi besar bagi penerimaan daerah, sebagaimana yang dipaparkan Kepala BPS RI saat Musrenbang Kamis lalu.
Schramm mengingatkan tentang rencana realisasi kuota bantuan bibit kelapa dalam jumlah besar untuk Sulawesi Utara, dan meminta Dinas Perkebunan memastikan bantuan bibit kelapa tersebut dapat disebar secara luas hingga ke seluruh pelosok daerah.
Sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan fiskal daerah, Schramm memberikan apresiasi khusus kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara. Ia menilai instansi ini berhasil menjaga ritme pendapatan daerah tetap stabil meskipun berada di bawah tekanan dinamika kebijakan pajak.
”Saya sangat mengapresiasi kinerja Bapenda. Meskipun sempat ada dinamika penolakan kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), namun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai tetap luar biasa, yakni sebesar 94,19 persen. Bahkan, target-target lainnya hampir mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Menurut Schramm, prestasi ini patut mendapatkan pengakuan sebagai motivasi internal bagi pemerintah daerah. “Kinerja seperti ini harus diapresiasi agar menjadi pemicu (trigger) untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan pencapaian target-target pendapatan di masa yang akan datang,” tambahnya.
Namun, di tengah catatan positif pendapatan daerah, Schramm mengingatkan pentingnya manajemen pengeluaran dan pengelolaan aset yang lebih efisien guna menjaga fleksibilitas APBD. Hal ini ia sampaikan saat memberikan evaluasi kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait beban utang daerah.
“Untuk BKAD, Ini pinjaman PEN kapan selesai, karena pinjaman ini sangat membebani fiskal daripada provinsi. Kiranya kalau bisa, seperti di Bank ada namanya ‘hair-cut’. Kalau bisa di ajukan ini, Pak Gubernur bisa juga torang dampingi supaya ada pemotongan, supaya sedikit leluasa,” tegas Schramm.
Selain soal utang, ia juga menyoroti pentingnya rasionalisasi aset daerah untuk menambah efisiensi anggaran. “Aset-aset yang sudah tidak produktif atau tidak diperlukan lagi, kami rasa harus segera dilakukan pelepasan, baik melalui mekanisme lelang maupun prosedur resmi lainnya yang berlaku,” pungkasnya.
Seluruh catatan strategis Louis Carl Schramm ini merupakan bagian dari kolase tahapan pembahasan LKPJ yang diharapkan menjadi evaluasi serius bagi SKPD dalam menuntaskan laporan pertanggungjawaban mereka.
Sebagai pimpinan Pansus, ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan bertujuan semata-mata untuk memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan rakyat dan kekuatan fiskal daerah.
Pembahasan LKPJ Gubernur TA 2025 ini dijadwalkan masih akan berlanjut dengan agenda tanggapan dari masing-masing kepala perangkat daerah serta peninjauan lapangan oleh anggota dewan.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini menjadi kunci utama bagi Sulawesi Utara untuk tetap tangguh menghadapi tantangan ekonomi di tahun berjalan.
Rapat pembahasan hari pertama ini pun diakhiri dengan penekanan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital untuk menjaga stabilitas kesejahteraan seluruh masyarakat Bumi Nyiur Melambai.
