Manado, SUDARA.ID – Persoalan pelik yang melilit Danau Tondano kembali menduduki kursi prioritas dalam ruang legislatif. Urgensi penyelamatan danau kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara ini mencuat lantaran laju pertumbuhan gulma air yang kian tak terbendung dan mengancam berbagai sektor vital daerah.
Isu krusial tersebut digelorakan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara, Pierre Makisanti. Dalam rapat lanjutan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (16/11/2026), Pierre dengan tegas mendesak agar alokasi anggaran khusus untuk pengangkatan dan pengendalian eceng gondok dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kondisi Danau Tondano saat ini sudah berada di ambang darurat ekologis. Jika pemerintah daerah memilih abai dan tidak segera mengambil intervensi nyata, rentetan masalah serius dipastikan bakal menghantam daerah.
”Kalau eceng gondok ini tidak segera diangkat dan dikendalikan, dampaknya akan sangat luas bagi masyarakat kita. Populasinya yang tidak terkendali terus mengalami pembusukan, mengendap, dan membuat Danau Tondano semakin dangkal,” ujar Pierre di hadapan forum rapat.
Ancaman Nyata bagi Ketahanan Energi dan Sektor Kelistrikan
Lebih jauh, legislator yang juga duduk di Komisi IV DPRD Sulut ini menyoroti dampak sistemik yang jauh lebih luas, yakni ancaman terhadap ketahanan energi regional. Ia mengungkapkan bahwa tutupan eceng gondok yang masif telah membahayakan pasokan air menuju turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Padahal, sektor ini merupakan penopang utama suplai kelistrikan bagi sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Gulma tersebut dikhawatirkan menyumbat aliran air krusial menuju tiga mesin pembangkit utama, yakni:
- PLTA Tonsea Lama
- PLTA Tanggari 1
- PLTA Tanggari 2
Ketiga fasilitas strategis ini secara kumulatif mampu menghasilkan daya sekitar 45 megawatt untuk menerangi kebutuhan publik. Oleh karena itu, gangguan sekecil apa pun pada ekosistem danau dikhawatirkan dapat berimbas langsung pada stabilitas pasokan listrik di Bumi Nyiur Melambai.
”Jangan sampai suplai listrik terganggu karena masalah ini,” tandas Pierre Makisanti.
Sektor Perikanan Tercekik, Nelayan Lokal Menjerit
Selain sektor energi dan kelestarian lingkungan, desakan anggaran ini juga membawa misi kemanusiaan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Hamparan eceng gondok yang menutup rapat permukaan air dinilai telah mematikan ruang gerak ekonomi warga lokal yang selama ini menyandarkan hidup dari hasil danau.
Aktivitas nelayan tradisional yang hendak melaut dilaporkan lumpuh akibat terhalang oleh lautan gulma hijau tersebut. Kondisi ini menuntut empati dan langkah taktis dari pemerintah agar roda perekonomian rakyat kecil tidak terus-menerus tercekik.
Melalui momentum pembahasan APBD 2027 ini, Banggar DPRD Sulut berharap TAPD dapat memberikan atensi penuh. Pengadaan sarana, prasarana, serta operasional pengangkatan eceng gondok dipandang mutlak untuk diprioritaskan agar Danau Tondano kembali berfungsi optimal bagi ekosistem, energi, dan kesejahteraan masyarakat luas. (Ridho L Tobing)
