Manado, SUDARA.ID – Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE kembali menunjukkan tren positif. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 52/08/71/Th. XX yang dirilis pada 5 Agustus 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,32 persen.
Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,30 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2025 yang sebesar 6,62 persen.
Secara kuantitatif, penurunan persentase ini berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara. Pada September 2025, jumlah warga miskin tercatat sebanyak 172,13 ribu jiwa. Angka ini menyusut menjadi 164,78 ribu jiwa pada Maret 2026, atau berkurang sekitar 7,35 ribu jiwa.
Capaian ini secara tegas menempatkan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di seluruh Pulau Sulawesi. Posisi Sulawesi Utara (6,32 persen) berhasil mengungguli lima provinsi tetangganya, yakni:
– Sulawesi Selatan: 7,24 persen
– Sulawesi Barat: 10,00 persen
– Sulawesi Tenggara: 10,02 persen
– Sulawesi Tengah: 10,46 persen
– Gorontalo: 12,16 persen.
Selain mendominasi di tingkat regional, angka kemiskinan Sulawesi Utara sebesar 6,32 persen juga lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 8,07 persen. Hal ini memasukkan Sulawesi Utara ke dalam kelompok daerah dengan kategori tingkat kemiskinan yang relatif rendah di Indonesia.
Detail Tren di Perkotaan dan Perdesaan
Berdasarkan data BPS, penurunan tingkat kemiskinan terjadi secara merata baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan:
– Wilayah Perkotaan: Persentase penduduk miskin turun menjadi 3,85 persen (turun 0,10 persen poin dibanding September 2025 yang sebesar 3,95 persen).
– Wilayah Perdesaan: Penurunan lebih signifikan terlihat di desa, yakni sebesar 0,52 persen poin dari 10,11 persen pada September 2025 menjadi 9,59 persen pada Maret 2026.
Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) di Sulawesi Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp578.499 per kapita per bulan, naik 3,80 persen dari September 2025 yang sebesar Rp557.310 per kapita per bulan. Komposisi Garis Kemiskinan ini didominasi oleh kelompok makanan sebesar Rp450.745 (77,92 persen), sedangkan kelompok bukan makanan sebesar Rp127.754 (22,08 persen).
Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 5 orang, maka Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata di Sulawesi Utara diperkirakan berada di kisaran Rp3.025.550 per bulan. Fakta bahwa persentase kemiskinan tetap mampu ditekan di tengah naiknya standar garis kemiskinan mengindikasikan adanya peningkatan daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat secara nyata.
Sinergi Kebijakan dan Komitmen Pemerintah
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi sinergis antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
“Penurunan angka kemiskinan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih keras. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” ujar Gubernur.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berbagai langkah strategis difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan investasi, pembenahan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, serta pemerataan pembangunan demi mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh pelosok wilayah Nyiur Melambai. (Rilis Pemprov Sulut)
