Manado, SUDARA.ID – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara mengenai nasib subsidi energi nasional di tengah situasi Timur Tengah yang kian membara, pemicu ketidakpastian geopolitik global. Saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Utara di Manado, Sabtu (11/4/2026) malam, Bahlil secara blak-blakan mengungkap “resep dapur” pemerintah dalam menjaga harga BBM dan LPG agar tidak naik hingga akhir tahun 2026, sekaligus membongkar hambatan swasembada energi yang selama ini diduga melibatkan “pemain” impor.
Mengawali penjelasan mengenai stabilitas harga energi domestik di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, Bahlil menyoroti mandat strategis yang diberikan langsung oleh Kepala Negara.
”Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia diperintahkan fokus pada dua hal: swasembada energi dan swasembada pangan. Untuk pangan sudah selesai (tercapai), namun untuk energi, saya harus putar otak,” ungkap Bahlil.
Bahlil kemudian memaparkan data masifnya konsumsi energi nasional yang menjadi tantangan besar bagi ketahanan fiskal pemerintah saat ini.
“Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter (kl), kebutuhan solar kita itu 38-39 juta kiloliter, dan kebutuhan LPG kita mencapai 8,6 juta ton,” rincinya secara gamblang.
Guna memangkas ketergantungan impor dan menjawab tantangan konsumsi tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk mengamankan pasokan energi dalam negeri.
Langkah pertama yang menjadi andalan pemerintah adalah pengoperasian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek kilang raksasa ini diproyeksikan mampu menambah produksi nasional sebesar 4,6 juta kiloliter solar dan 5,7 juta kiloliter bensin.
“Strategi pertama adalah penguatan kebijakan B-40 yang akan ditingkatkan menjadi B-50 pada Juli tahun ini. Langkah ini akan mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia yang untuk pertama kalinya tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil.
Kemandirian energi tersebut diwujudkan melalui optimalisasi energi terbarukan dengan mendorong hilirisasi kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati (BBN) berkualitas tinggi.
“CPO (Crude Palm Oil) kita, yang biasa kita ekspor 30 juta ton per tahun, sebagian itu kita dorong untuk memproduksi solar dengan Biodiesel. B-40 ada campuran antara CPO dengan metanol jadi Fame (Fatty Acid Methyl Ester/Bahan Bakar Nabati), kita campurkan dengan solar B0 (nol/murni). Jadi untuk solar kita clear (tuntas)!” kuncinya.
Setelah mengamankan stok solar, Bahlil memaparkan strategi kedua yang fokus pada pemenuhan kebutuhan bensin nasional. Ia mengungkapkan bahwa dari total kebutuhan sebesar 40 juta kiloliter, produksi dalam negeri pada tahun 2025 baru mencapai 14,3 juta kiloliter, sehingga menyisakan celah impor sebesar 25,5 juta kiloliter.
Namun, Bahlil membongkar fakta mengejutkan mengenai hambatan swasembada selama ini. Ia menengarai adanya peran “pemain” impor yang sengaja menghambat penyelesaian proyek strategis nasional tersebut.
“Kita punya peresmian RDMP kemarin, kilang kita di Kalimantan Timur, 7 tahun kita bangun nda selesai-selesai. Kenapa mereka tidak mau selesaikan, karena kalau ini selesai, maka kita tidak lagi melakukan impor sebanyak 5,7 juta kl bensin dan 4,6 juta kl solar. Berarti importir main ini barang!” ungkap Bahlil.
“Tapi sekarang kita sudah resmikan (RDMP), tambah 5,5 juta kl bensin. Jadi kita impornya tinggal 20 juta kl,” kata Bahlil disambut riuh tepuk tangan hadirin.
Untuk memenuhi sisa kebutuhan tersebut, Bahlil melakukan perombakan radikal pada peta logistik minyak mentah (crude oil). Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko geopolitik di Timur Tengah, khususnya ancaman blokade di Selat Hormuz yang kerap memicu lonjakan harga energi dunia.
“Sekarang pertanyaannya, apa strateginya? Saya rubah, jangan ambil dari middle-east (Timur Tengah), kita ambil dari Afrika, Angola, Nigeria, Amerika dan beberapa negara lain. Itulah kemudian yang membuat kita, alhamdulilah aman sampai sekarang ini. Ini belum pernah saya menceritakan ini di forum yang lain. Baru hari ini saya buka di sini,” ungkap Bahlil.
Selanjutnya, Bahlil menguraikan langkah-langkah darurat dalam menangani defisit LPG nasional yang masih menjadi tantangan besar. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan yang signifikan antara tingkat konsumsi dan kapasitas produksi dalam negeri.
”Konsumsi LPG kita mencapai 8,6 juta ton, namun produksi domestik hanya mampu menyumbang sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. Artinya, kita masih harus mengimpor sekitar 7 juta ton per tahun,” jelas Bahlil.
Sebelumnya, sekitar 30 persen dari total impor LPG Indonesia sangat bergantung pada wilayah Timur Tengah yang saat ini tengah bergejolak. Menyadari risiko ketergantungan tersebut, Bahlil melakukan diplomasi energi secara langsung ke berbagai negara produsen untuk mencari alternatif pasokan yang lebih stabil.
”Urusan LPG, saya pergi ke beberapa negara untuk cari. Kita dapat sebagian dari Amerika, dari Australia, dan beberapa negara lainnya. Alhamdulillah, urusan LPG dan minyak sudah bisa kita lewati,” ungkapnya penuh syukur.
Berangkat dari stabilitas pasokan tersebut, pemerintah merancang skema harga energi domestik yang tetap terjangkau. Bahlil menegaskan bahwa meskipun harga minyak dunia melonjak, pemerintah telah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi.
‘Saya katakan ke Menkeu (Menteri Keuangan), kita harus komit, jangan menambah penderitaan kepada saudara-saudara kita. Pemerintah ini hadir karena ada rakyat, tugas pemerintah adalah membantu rakyat. Dalam kondisi seperti ini kita harus bahu-membahu,” tegas Bahlil.
Ia pun kemudian memaparkan “neraca akademik faktual” untuk menjawab keraguan publik terkait kemampuan fiskal negara.
Bahlil merinci bahwa jika harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) naik dari $70 ke $100 per barel, beban subsidi memang akan membengkak sekitar Rp230 triliun. Namun, kenaikan tersebut secara otomatis meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari $10,8 miliar menjadi $17,6 miliar, atau memberikan tambahan pendapatan negara sebesar Rp119 triliun.
Untuk menutup selisih atau kekurangan dana sebesar Rp110 triliun, dirinya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga langkah strategis:
1. Optimalisasi Royalti: Meningkatkan penerimaan dari sektor nikel yang diproyeksikan menyumbang tambahan sekitar Rp30 triliun.
2. Pajak Ekspor Komoditas: Pungutan pajak ekspor pada nikel dan sebagian batu bara yang diperkirakan menambah pemasukan hingga Rp20 triliun.
3. Efisiensi Anggaran: Melakukan realokasi dan efisiensi pada program-program kementerian yang belum menjadi prioritas untuk mengakomodasi sisa kekurangan biaya tersebut.
“Jadi untuk subsidi BBM, InsyaAllah uang kita cukup, dan kita sudah memutuskan dalam rapat kabinet, sampai dengan Desember, tidak ada kenaikan BBM untuk rakyat. Tidak hanya itu, untuk elpiji juga, tidak kita naikkan. Ini adalah manifestasi daripada suara rakyat,” pungkas Bahlil.
