Kairagi Satu (Manado), SUDARA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmen untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi strategis nasional.
Komitmen tersebut mengemuka saat Gubernur Yulius bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan pada Jumat (14/8/2026) sore.
Agenda mendengarkan pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan tak lama setelah Pemprov Sulut dan DPRD Sulut merampungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2027.
APBN sebagai Alat Perjuangan dan Proteksi Rakyat
Dalam pidatonya yang dipancarkan secara langsung dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen teknis pengelolaan keuangan negara, melainkan instrumen politik anggaran untuk melindungi rakyat.
”APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, dan alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden menambahkan bahwa perjuangan masa kini adalah memastikan negara hadir secara nyata dalam meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Rapat Paripurna DPR RI menekankan pentingnya efektivitas kebijakan pemerintah agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mengingat periode kepemimpinan nasional mulai memasuki tahun ketiga.
”Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan makin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang makin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari,” kata Puan.
Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah di Sulawesi Utara
Merespons arahan Presiden RI, Pemprov Sulut bersama DPRD Sulut memastikan bahwa penetapan KUA-PPAS 2027 yang baru saja disepakati akan berjalan tegak lurus dengan prioritas anggaran nasional.
Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS 2027 menjadi landasan krusial bagi Gubernur Yulius Selvanus dan DPRD Sulut untuk merancang program pembangunan daerah yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan sektor ekonomi unggulan daerah.
Langkah sinergis ini menempatkan Sulawesi Utara dalam posisi strategis untuk mengakselerasi berbagai program prioritas nasional di daerah, sekaligus memastikan alokasi APBD 2027 secara optimal berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bumi Nyiur Melambung.
