Berita UtamaPemerintahanPemprov Sulut

Gubernur Yulius Selvanus Nyatakan Sulut Kompak, Siap Dukung Percepatan Program Prioritas Presiden

Gubernur Sulut, Yulius Selvanus didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay foto bersama jajaran Pimpinan Daerah dan Forkopimda Kabupaten/Kota, Sulawesi Utara, di lokasi Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026.Gubernur Sulut, Yulius Selvanus didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay foto bersama jajaran Pimpinan Daerah dan Forkopimda Kabupaten/Kota, Sulawesi Utara, di lokasi Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay foto bersama jajaran Pimpinan Daerah dan Forkopimda Kabupaten/Kota, Sulawesi Utara, di lokasi Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026.

Bogor, SUDARA.ID – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay bersama Forkopimda Sulawesi Utara (Sulut) dan jajaran Pimpinan Daerah dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Sulut, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Kehadiran Gubernur Yulius bersama jajaran Forkopimda Sulut pada acara yang dibuka oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan tema, “Sinergi Pusat dan Daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045” ini, merupakan bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk menyelaraskan persepsi dalam memastikan program prioritas Presiden, berdasarkan RPJMN 2025-2029 dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel, melalui kolaborasi dan sinergitas yang solid bersama pemerintah pusat lintas sektor institusi, dalam mewujudkan target-target pembangunan nasional berdasarkan Asta Cita Presiden yang prioritas utama tahun 2026.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan rakyat, sehingga seluruh pemimpin, dari pusat hingga daerah, wajib mengabdi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Presiden Prabowo mengingatkan agar para pemimpin memahami sejarah bangsa, waspada terhadap dinamika global, serta tidak bersikap lugu di tengah dunia yang diwarnai konflik, ketidakadilan, dan standar ganda negara-negara besar.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kekuatan sendiri, dan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, non-blok, dengan prinsip “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak”.

Semangat kemandirian ini dipaparkannya dalam suatu desain strategi besar transformasi bangsa melalui Asta Cita, 17 program prioritas, dengan fondasi utama swasembada pangan dan swasembada energi.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan bagaimana program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, dan telah menciptakan sekitar satu juta lapangan pekerjaan, dengan target di akhir tahun 2026 mencapai 82 juta penerima manfaat.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bagaimana Pemerintah mendorong hilirisasi 18 proyek strategis senilai Rp618 triliun, yang diperkirakan dapat menyerap sekitar 276.800 tenaga kerja, ditambah dengan penguatan koperasi desa, modernisasi kampung nelayan, dan digitalisasi sekolah, serta konsolidasi BUMN melalui Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund nasional.

Persoalan lingkungan dan kualitas hidup juga menjadi atensi Sang Presiden, khususnya terkait masalah sampah, pariwisata, dan wajah kota, dengan mengumumkan pembangunan 34 Proyek Waste to Energy di 34 kota, dan peluncuran Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata, serta Ajakan Perang! terhadap sampah melalui kerja bakti massal, penataan baliho dan iklan, serta Program Gentengisasi Nasional untuk mengganti atap seng yang dinilai panas dan tidak estetis.

Presiden Prabowo juga menegaskan, bahwa gerak laju pembangunan, tidak boleh terjebak atau terhambat dalam lingkaran konflik politik pascapemilu, dan meminta komitmen untuk bekerja bagi seluruh kepentingan rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang politik, demi terwujudnya Indonesia yang kuat, mandiri, indah, dan rakyat yang bahagia.

Dalam bagian dari arahannya, Presiden Prabowo menekankan percepatan implementasi atas program prioritas nasional yang produktif dan inklusif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

Presiden mengingatkan, bahwa para Kepala Daerah dan Forkopimda merupakan motor utama penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah, oleh karenanya, Rakornas ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan serta penguatan koordinasi lintas sektor instansi dan institusi, terkait berbagai isu strategis, serta sebagai wadah evaluasi atas kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025, untuk menentukan penyusunan langkah kebijakan strategis yang lebih efektif dan tepat sasaran, dalam menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026, demi memastikan keberhasilan program pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Gubernur Sulut, Yulius Selvanus di lokasi Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Sementara itu, di lokasi berlangsungnya Rakernas, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, menyatakan bahwa Pemprov dan Forkopimda Sulut siap mendukung penuh dan kompak dalam mengawal pelaksanaan percepatan program prioritas pembangunan nasional, sebagaimana arahan yang Presiden telah sampaikan dalam rakornas tersebut.

“Sebagai Gubernur Sulawesi Utara, saya bersama seluruh jajaran Pemprov Sulut dan Forkopimda, siap sepenuhnya menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan arahan Presiden,” ucap Gubernur Yulius Selvanus.

“Kami akan kompak mengawal implementasi program prioritas dan menjaga stabilitas keamanan Sulut, agar kontribusi daerah dapat maksimal bagi kemajuan bangsa,” tandasnya.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Exit mobile version