Gubernur Yulius Terima Rapor Pemprov Sulut dari Ombudsman: Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi

Manado, SUDARA.ID – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan jempolan. Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, menerima langsung hasil penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (19/5/2026).

​Rapor hasil penilaian ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut, Meilany F. Limpar. Pertemuan kedua tokoh ini berlangsung penuh keakraban sekaligus menjadi bukti sinergi yang kuat untuk terus membenahi kualitas pelayanan bagi warga bumi Nyiur Melambai.

​Dari hasil evaluasi Ombudsman RI untuk Tahun 2025, Pemprov Sulut sukses meraih nilai akhir 84,18 dan masuk dalam kategori kualitas “Baik”. Istimewanya lagi, Ombudsman memberikan opini “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi”. Artinya, pelayanan pemprov dinilai bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungli atau maladministrasi yang merugikan warga.

​“Kepercayaan masyarakat adalah kehormatan yang harus dijaga dengan kerja nyata,” tegas Gubernur Yulius Selvanus. Beliau mengingatkan jajarannya bahwa penghargaan ini adalah amanah untuk bekerja lebih tulus lagi bagi rakyat.

​Tiga Instansi Raih Nilai Tinggi
​Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras berbagai dinas dan instansi di bawah Pemprov Sulut yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat. Tiga instansi yang mencatat nilai tertinggi dan menjadi motor penggerak rapor hijau ini adalah:
1. ​RSUD ODSK Provinsi Sulut: Raih nilai 86,09 (Sangat Baik)
2. ​Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut: Raih nilai 83,93 (Baik)
3. ​Dinas Sosial: Raih nilai 82,52 (Baik).

​Di bawah nakhoda Gubernur Yulius Selvanus, birokrasi di Sulut memang terus dirombak agar tidak kaku. Pemerintah ingin mengubah budaya kerja ASN menjadi lebih responsif, cepat, dan humanis. Pelayanan tidak boleh lagi sekadar urusan berkas dan meja kerja, tapi harus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah kesulitan rakyat.

​Bagi masyarakat Sulawesi Utara, pencapaian ini menjadi kabar baik dan angin segar. Angka-angka ini adalah bukti nyata di lapangan bahwa pelayanan publik di Sulut terus bergerak ke arah yang lebih baik—lebih terbuka, ramah, cepat, dan makin dekat dengan hati rakyat.