Bitung, SUDARA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung mengirimkan pesan tegas kepada para spekulan harga gas subsidi. Tak ingin membiarkan masyarakat kecil tercekik harga tinggi, tim gabungan lintas instansi langsung menerjunkan personel untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) besar-besaran, menyisir rantai distribusi mulai dari tingkat pangkalan hingga menyentuh level pengecer di warung-warung warga, Selasa (31/3/2026).
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan distribusi energi bersubsidi tetap berada pada jalurnya dan tidak dimainkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi di tengah kebutuhan warga.
Dilansir dari Indo-news, aksi lapangan ini menjadi bukti soliditas jajaran Pemkot Bitung. Dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bitung, Jhon Michael Toar Sondakh, tim bergerak secara kolektif melibatkan Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian, Satpol PP, Bagian Sumber Daya Alam (SDA), hingga pihak Pertamina.
”Sidak hari ini kami lakukan untuk melihat langsung rantai distribusi, mulai dari agen ke pangkalan hingga ke masyarakat. Pemkot Bitung tidak akan tinggal diam. Ini penting agar LPG 3 kg benar-benar diterima oleh warga yang berhak dengan harga yang sesuai,” tegas Sondakh saat memantau distribusi di wilayah Kecamatan Maesa dan Aertembaga.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Bitung, Robert Raymon Wongkar, menjelaskan bahwa meski stok gas “Melon” di tingkat pangkalan terpantau sangat mencukupi, yakni berada pada level 60 persen atau aman untuk kebutuhan satu minggu ke depan, namun ternyata masalah utama ditemukan pada tingkat pengecer.
Dalam sidak tersebut, tim menemukan fakta bahwa sejumlah warung menjual LPG 3 kg dengan harga berkisar Rp20.000 hingga Rp24.000. Angka tersebut melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp18.000 di tingkat pangkalan.
”Kami fokus menyisir wilayah Aertembaga dan Maesa. Selain pangkalan, kami juga menyasar warung dan tempat usaha yang diduga menggunakan LPG subsidi tidak sesuai peruntukannya. Kolaborasi lintas instansi ini kami lakukan untuk memperketat pengawasan terhadap potensi pelanggaran harga,” jelas Wongkar.
Pemkot Bitung menegaskan bahwa operasi ini bukanlah gertakan sambal atau kegiatan seremonial belaka. Pemerintah telah menjadwalkan pengawasan rutin secara bertahap untuk memastikan stabilitas harga di seluruh kecamatan.
Intervensi ini diharapkan dapat menekan spekulasi harga di tingkat bawah sekaligus memberikan rasa aman bagi kelompok ekonomi lemah. Dengan kehadiran langsung para pejabat dan aparat di lapangan, Pemkot Bitung mengirimkan pesan kuat bahwa setiap penyimpangan distribusi akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
”Stok aman, artinya kebutuhan masyarakat terpenuhi secara kuantitas. Sekarang tugas kami adalah memastikan kualitas distribusinya tepat sasaran dan tepat harga. Kami akan terus kawal ini demi kepentingan masyarakat Bitung,” pungkas Wongkar.
