Manado, sudara.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado pada Kamis pagi (23/10/2025).
Kedatangan Mendagri disambut langsung oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), Yulius Selvanus, bersama jajaran Forkopimda Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian besar Mendagri terhadap kemajuan pembangunan di Sulawesi Utara. Ia menilai kehadiran Mendagri menjadi dorongan moral bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian besar Bapak Mendagri terhadap daerah kami. Kehadiran beliau menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sinergi pusat dan daerah,” ujar Yulius Selvanus.
Gubernur Yulius Selvanus Siapkan Reward Khusus bagi Atlet Sulut Berprestasi
Dalam perbincangan singkat di bandara, keduanya membahas sejumlah agenda strategis terkait percepatan pembangunan di wilayah Sulawesi Utara.
Pemprov Sulut menegaskan komitmennya untuk menjalankan program pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam aspek pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kepulauan.
Selama kunjungan kerjanya di Sulawesi Utara, Mendagri Tito dijadwalkan menghadiri sejumlah kegiatan, salah satunya penyerahan bantuan Kapal Klinik untuk masyarakat di Kepulauan Talaud dan Sangihe. Acara penyerahan dijadwalkan berlangsung di Dermaga Marina Bay, Kawasan Mega Mas, Manado.
Bantuan Kapal Klinik tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat kepulauan yang membutuhkan akses layanan kesehatan. Kehadiran fasilitas ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik hingga ke pelosok dan daerah perbatasan.
KPK RI Kunjungi Pemprov Sulut Bahas Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi
Kunjungan kerja Mendagri ke Sulawesi Utara ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Mz
