Manado, SUDARA.ID – Walikota Bitung, Hengky Honandar SE, secara proaktif memperjuangkan pemenuhan kebutuhan hunian bagi warganya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027. Kegiatan strategis yang dihadiri jajaran menteri kabinet ini berlangsung di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/2026).
Dalam momentum tersebut, Walikota Hengky Honandar melakukan langkah konkret yang terstruktur dan terukur dengan mengusulkan pembangunan 300 unit rumah bersubsidi, langsung kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait. Langkah ini diambil sebagai upaya percepatan penyediaan hunian layak di Kota Cakalang.
”Kami 300 unit Pak Menteri!” lugas Walikota saat memberikan keterangan di hadapan Menteri PKP yang tengah menyerap aspirasi dari para kepala daerah se-Sulut.
Merespons usulan tersebut, Menteri Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Menteri Ara, memberikan sinyal positif sekaligus menantang para kepala daerah untuk lebih progresif dalam penyediaan lahan. Ia menegaskan kesiapan kementeriannya untuk mengalokasikan hingga 10.000 unit rumah di Sulawesi Utara, asalkan pemerintah daerah mampu menjamin kemudahan izin.
”Bagaimana kalau 10 ribu unit? Yang penting urus izinnya. Jangan sampai yang membantu lebih semangat dari yang dibantu,” tegas Maruarar. Ia juga menambahkan bahwa skema ini tidak hanya bergantung pada APBN, melainkan turut mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta, sembari mengumumkan kenaikan kuota gabungan untuk Sulut menjadi 15.000 unit.
Dukungan Menteri Ara terhadap usulan Walikota Bitung tersebut bukannya tanpa alasan. Realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bitung menunjukkan tren peningkatan tajam. Tercatat dari semula hanya 20 unit pada TA 2025, angka tersebut diproyeksikan melonjak signifikan hingga 565 unit pada tahun 2026.
Upaya penguatan infrastruktur permukiman ini dinilai kian krusial mengingat posisi strategis Kota Bitung yang kini tengah dipacu sebagai motor penggerak ekonomi regional. Hal ini sejalan dengan potret makro yang dipaparkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam paparannya, Amalia menegaskan posisi vital Kota Bitung sebagai salah satu “pangkalan” utama ekonomi Sulawesi Utara bersama Kota Manado. Data BPS menunjukkan Kota Bitung mencatatkan pertumbuhan ekonomi PDRB terbesar se-Sulut pada tahun 2025 dengan capaian 6,67% (ctc).
Secara distribusi, Bitung menyumbang 13,34 persen terhadap total PDRB provinsi. Angka ini menempatkan Bitung sebagai pilar utama penyokong gerak ekonomi di Bumi Nyiur Melambai bersama Kota Manado yang berkontribusi sebesar 28 persen.
”Sektor perikanan menjadi penyumbang utama kedua pertumbuhan ekonomi Sulut pada 2025 dengan kontribusi 38,26 persen, tepat di bawah sektor perkebunan,” jelas Amalia.
Dominasi ekonomi Kota Bitung yang terus menanjak ini pun memerlukan basis data yang akurat guna memastikan arah kebijakan tetap tepat sasaran. Terkait hal itu, Kepala BPS RI meminta dukungan penuh dari para kepala daerah, termasuk Walikota Bitung, untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan mulai berlangsung pada April ini.
Langkah proaktif Walikota Hengky Honandar dalam forum Musrenbang ini mempertegas arah kebijakan Pemerintah Kota Bitung yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat melalui dua pilar utama: penyediaan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi makro.
Di bawah kepemimpinan Walikota Hengky Honandar dan Wakil Walikota, Randito Maringka, Kota Bitung tidak hanya mampu mempertahankan posisinya sebagai “pangkalan” ekonomi Sulawesi Utara dengan angka pertumbuhan yang impresif, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam menjemput bola kebijakan pusat untuk kepentingan daerah.
Sinergi yang dibangun bersama Kementerian PKP dan BPS RI membuktikan bahwa Pemkot Bitung tengah bergerak dalam jalur yang tepat, menyeimbangkan antara laju industrialisasi perikanan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga, seperti hunian yang layak.
Forum strategis ini juga turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, yang bertindak sebagai jembatan strategis dalam menyelaraskan usulan prioritas pemerintah kabupaten/kota dengan kebijakan pembangunan nasional.
Melalui peran Gubernur sebagai fasilitator antara pemerintah pusat dan daerah, usulan strategis seperti pembangunan rumah subsidi bagi warga Bitung mendapatkan ruang akselerasi langsung di hadapan kementerian terkait.
Kesiapan teknis Pemerintah Kota Bitung pun semakin diperkuat dengan kehadiran Sekretaris Daerah, Ir Ign Rudy Theno ST MT MAP, yang mendampingi Walikota dalam forum tersebut. Hal ini memastikan setiap usulan pembangunan memiliki landasan administrasi yang matang, sekaligus menegaskan kesiapan Bitung dalam mengakselerasi program kerja yang lebih inklusif dan berbasis data menuju tahun 2027.
