MOTOLING, SUDARA.ID – Camat Motoling Timur Bonny Mawitjere mengingatkan agar pemerintah desa (Pemdes) dalam menjalankan Roda pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan hendaknya tidak anti kritik.
“Pemdes jangan anti kritik, sebab kritik konstruktif masyarakat akan sangat baik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, ” ujar Mawitjere saat menyampaikan sambutan dalam agenda rakor Kecamatan Motoling Timur di Desa Karimbow, Senin (8/9/2025).
Menyikapi kondisi yang terjadi belakangan ini, Pemerintah Desa sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan publik diharapkan mampu memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, sehingga tidak terpengaruh hoaks dan tidak gampang terprovokasi pada berita yang tidak jelas kebenarannya dan berpotensi memecah belah persatuan.
“Kita Ingatkan masyarakat dalam menanggapi berita (apalagi di media sosial) harus dicari kebenaran, harus valid sehingga tidak gampang di adu domba, ” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Camat juga menyampaikan soal serapan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta kewajiban masyarakat soal membayar pajak.
“Sebab sejatinya Dana Desa itu tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Dalam pengelolaan juga harus transparan dan akuntabel dan sesuai aturan yang berlaku. Soal Pajak jadilah warga yang taat bayar pajak, ” ujarnya sembari mengajak seluruh elemen masyarakat dapat bergotong royong mendukung program Bupati Minsel Franky Donny Wongkar dan Wakil Bupati Brigjen (Purn) TNI Theodorus Kawatu guna terwujudnya Kabupaten Minsel yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera serta berkelanjutan.
“Mari juga bersama jaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif, ” tukasnya.
Diketahui dalam agenda rutin bulanan Pemerintah Kecamatan Motoling Timur dalam rangka Evalusi perkembangan pembangunan di berbagi sektor, serta isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat, pemerintah desa diberi kesempatan melaporkan program kegiatan yang didanai oleh Dana Desa, Jumlah penduduk serta situasi kamtibmas.
Hadir dalam rakor tersebut Unsur Forkopimcam, BKSUA, Sekertaris Kecamatan Venti Kalangi, Pendamping profesional lokal Desa, Hukum Tua, Perangkat Desa, Unsur BPD dan undangan lainnya. (lou)
