Bitung, SUDARA.ID – Semangat gotong royong dan keterbukaan kembali digaungkan dalam Kegiatan Masa Reses II Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Julitje Maringka, S.E., di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Senin (3/8/2026).
Pertemuan dialogis yang mempertemukan wakil rakyat dengan konstituennya ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, sekaligus mencari solusi bersama atas berbagai persoalan lingkungan yang melilit pemukiman mereka.
Kegiatan ini turut dihadiri Camat Maesa Fatmawati Soleman, S.TP., jajaran pemerintah kelurahan setempat, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta para tokoh masyarakat.
Dalam jaring aspirasi tersebut, persoalan infrastruktur jalan yang memprihatinkan menjadi keluhan utama. Warga menyoroti banyaknya akses jalan permukiman yang tak kunjung diperbaiki meski sudah berulang kali disuarakan pada agenda reses sebelumnya, hingga maraknya jalan berlubang di wilayah Kota Bitung yang membahayakan keselamatan pengendara.
Rosye Medea, salah satu warga yang hadir, menyuarakan harapannya agar usulan perbaikan jalan yang telah lama diajukan bisa segera direalisasikan. Senada dengan itu, Roy T. mempertanyakan kejelasan tanggung jawab atas maraknya titik jalan berlubang yang rentan memicu kecelakaan lalu lintas, sekaligus menanyakan alur pengaduan resmi bagi masyarakat.
Selain persoalan jalan, ancaman banjir musiman juga menyita perhatian. Syarif Umar mengeluhkan minimnya perhatian terhadap perbaikan sistem drainase primer yang berujung pada tingginya luapan air dan genangan banjir di Kelurahan Bitung Timur setiap kali hujan deras mengguyur. Masalah ini diperparah oleh penumpukan sedimentasi pasir dan kurang maksimalnya pengerukan berkala pada saluran air.
Pemilahan Kewenangan dan Respon Legislator
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Julitje Maringka, S.E., yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Sulut sekaligus legislator Dapil Bitung dan Minahasa Utara dari Fraksi Partai Gerindra, menjelaskan bahwa status jalan di Kota Bitung terbagi ke dalam tiga kewenangan: jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota.
Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun melalui koordinasi langsung dengan Pemerintah Kota Bitung.
”Hasil reses ini akan kami pilah sesuai kewenangannya. Untuk yang menjadi ranah Provinsi Sulawesi Utara akan saya kawal langsung di tingkat provinsi, sementara yang menjadi wewenang Kota Bitung juga akan tetap saya dorong dan koordinasikan dengan Pemerintah Kota Bitung demi kenyamanan warga,” ujar Julitje.
Mengenai risiko kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan, Maringka mengarahkan warga untuk memanfaatkan perlindungan yang ada dengan mengajukan klaim fasilitas jaminan melalui Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan.
Guna mengantisipasi persoalan banjir, Maringka meminta dinas terkait bersama pihak kecamatan untuk responsif melakukan pembersihan dan pengerukan sedimentasi selokan sebelum musim penghujan tiba. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
”Selokan bukanlah tempat pembuangan sampah. Kesadaran kolektif warga untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi kunci penting dalam mencegah banjir,” tegasnya.
Solusi Teknis dan Tantangan Anggaran Daerah
Pada kesempatan yang sama, Camat Maesa Fatmawati Soleman menyambut baik pelaksanaan reses ini. Ia memaparkan bahwa kendala teknis penanganan banjir di Bitung Timur diakibatkan oleh kontur wilayah yang rendah serta pendangkalan saluran akibat akumulasi material pasir.
Sebagai tindak lanjut, Maringka meminta Camat Maesa dan Lurah Bitung Timur untuk konsisten menggencarkan sosialisasi pola hidup bersih sebagai upaya jangka panjang menciptakan lingkungan bebas banjir. Dalam kesempatan itu, pihak kecamatan juga menyampaikan kabar baik terkait penyerahan SK bagi 36 Kepala Lingkungan di Kecamatan Maesa yang kini resmi aktif bertugas melayani masyarakat.
Di sisi lain, Yulitje Maringka menyampaikan kondisi objektif keuangan daerah secara terbuka. Ia meminta masyarakat memaklumi keterbatasan anggaran Pemprov Sulut dan Pemkot Bitung yang tengah mengalami defisit akibat adanya penyesuaian dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Seluruh jaring aspirasi warga dalam reses ini telah dicatat dan dihimpun sebagai bahan laporan resmi DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk ditindaklanjuti bersama pihak eksekutif.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat tetap menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
