Jakarta, SUDARA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus memperkuat langkah strategis untuk menekan tingkat pengangguran dan mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya. Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., menggelar pertemuan bilateral bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., guna menyelaraskan program ketenagakerjaan daerah dan pusat.
Dalam audiens tersebut, Gubernur Yulius memaparkan pemetaan kondisi riil ketenagakerjaan di Sulawesi Utara, termasuk tingginya animo dan kebutuhan para pencari kerja lokal terhadap program pelatihan kompetensi. Gubernur juga menyoroti kondisi sarana pendukung pelatihan, khususnya infrastruktur dan peralatan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung yang sebagian besar sudah mengalami kerusakan serta dinilai tidak relevan lagi dengan kebutuhan dunia kerja modern.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli menegaskan komitmen penuh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan dukungan konkret bagi percepatan pembangunan SDM di Sulawesi Utara. Kemenaker menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain:
– Percepatan Operasional BLK Minahasa Utara: Mendorong optimalisasi pembangunan agar BLK Minahasa Utara siap beroperasi penuh pada tahun 2027.
– Modernisasi BLK Bitung: Menambah program pelatihan berbasis keahlian baru serta meremajakan fasilitas dan peralatan yang rusak.
– Peningkatan Kapasitas BLK Se-Sulut: Mengoptimalkan fungsi balai latihan kerja di seluruh kawasan Sulut agar relevan dengan kebutuhan industri.
Selain peningkatan sarana, Kemenaker mendorong Pemprov Sulut untuk memperluas kemitraan strategis dengan sektor industri dan dunia usaha. Sinergi ini ditujukan agar kurikulum dan program pelatihan di BLK diselaraskan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja yang diserap pasar.
”Pertemuan ini merupakan bukti kesungguhan Pak Gubernur untuk menurunkan angka pengangguran dan membangun SDM berkualitas di Sulawesi Utara,” ujar Menaker Yassierli.
Isu pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Sulawesi Utara juga menjadi agenda penting dalam pembahasan tersebut. Pemprov Sulut dan Kemenaker berkomitmen memperketat pengawasan TKA guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, sekaligus menjamin terjadinya proses alih teknologi (transfer of technology) kepada tenaga kerja lokal.
Langkah sinergis antara Pemprov Sulut dan Kementerian Ketenagakerjaan ini menegaskan komitmen bersama bahwa penguatan kompetensi tenaga kerja merupakan investasi krusial untuk memperluas kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
