Manado, SUDARA.ID – Pemerintah Kota Bitung mencatatkan konsistensi penurunan angka kemiskinan di Kota Bitung pada tahun 2024, sebesar 6,27 persen berdasarkan data terbaru tahun ini.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota, yang juga merupakan Ketua TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bitung, Randito Maringka, saat gelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota dan lintas sektor Tahun 2025, yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr J Victor Mailangkay SH MH, di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (7/10/2025).
“Angka kemiskinan Kota Bitung Tahun 2024 berada pada angka 6,27 persen, meningkat 0,29 persen dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 6,56 persen,” ucap Randito saat menyampaikan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung, berdasarkan data BPS dan P3KE Tahun 2024.
Dalam bagian dari pemaparannya, Randito juga mengungkapkan, bahwa saat ini, kemiskinan ekstrem Kota Bitung Tahun 2024 pada desil 1 berada pada angka 3.196 keluarga dengan 16.852 jiwa, sesuai dengan data P3KE Kemenko PMK Tahun 2022.
Namun demikian, Randito menyampaikan, bahwa sejak tahun 2023, Pemerintah Kota Bitung telah melaksanakan pemurnian data dengan menggunakan aplikasi Sipakem, dan hasil pemurnian data tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah di Tahun 2025 ini, melalui, SK Walikota Bitung nomor: 188.45/HKM/SK/14/2025, tentang penetapan hasil verifikasi, validasi data pensasaran percepatan pengahapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024.
Randito juga melaporkan perkembangan terkini untuk tahun 2025, untuk data Kemiskinan di Kota Bitung.
“Angka kemiskinan Kota Bitung menurut BPS bulan Maret 2025 berada pada angka 5,81 %, sudah melebihi dari yang ditargetkan di tahun 2025 sebesar 6,20%,” sebutnya.
Namun bagi Randito, pencapaian ini tidak membuat Pemerintah Kota Bitung menjadi berpuas diri, mengingat tantangan krusial yang masih harus dihadapi dalam memaksimalkan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Bitung, diantaranya, infrastruktur dan layanan dasar yang masih belum menjangkau masyarakat secara keseluruhan, yang disertai dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, ditambah dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan daya saing yang rendah.
Tantangan tersebut, dikatakan Randito, tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kota untuk terus meracik strategi dalam terus menekan angka kemiskinan di daerahnya.
Randito menyampaikan, bahwa saat ini Pemerintah Kota, dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas, tengah membangun jaringan infrastruktur dan layan dasar bagi masyarakat, dengan memperkuat ketahanan pangan bagi penduduk miskin, melalui pemberian asupan gizi, nutrisi, vitamin bagi ibu hamil dan tumbuh kembang anak, yang disertai dengan edukasi parenting, begitu pula dengan pemantauan terhadap harga pangan yang bermutu dan bergizi, agar tetap stabil dipasaran.
Upaya-upaya strategis ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, seraya meningkatan juga pendapatan masyarakat melalui upaya penyediaan lapangan pekerjaan, yang akan berdampak pada menurunya jumlah kantong-kantong kemiskinan di Kota Bitung.
Guna merealisasikan langkah strategis tersebut, Randito menyampaikan, bahwa Pemkot Bitung telah menggelontorkan dana dari alokasi APBD terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2023-2025.
“Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.102.671.016.634, dan realisasinya sebesar Rp.84.767.422.369, Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.73.915.984.746, dan realisasinya sebesar Rp.79.662.335.310, bertambah diperubahan anggaran tahun 2025, dialokasikan sebesar Rp.64.091.992.887,” papar Randito.
“Rencana alokasi APBD terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2026 sebesar Rp.73.705.711.320,” detailnya.
Pada kesempatan itu, Randito juga melaporkan, bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Bitung ini mendapat dukungan melalui program kerjasama CSR/TJSL Perusahaan.
“Untuk tahun 2025, terdapat 20 perusahaan yang melakukan kerjasama, dengan jenis bantuan berupa hewan kurban, sembako, uang tunai, susu UHT, seperti terlihat pada materi. Biasanya laporan keseluruhan kerjasama akan diberikan pada semester 2 oleh masing masing perusahaan yang melakukan kerjasama,” info Wakil Walikota.
Sementara, untuk anggaran APBN, disampaikannya, bahwa pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, anggarannya tidak tertata dalam DPA Pemerintah Kota Bitung.
“Anggarannya langsung dari Kementrian ke rekening masing-masing Kelompok Penerima Manfaat (KPM),” ucap Randito.
Turut hadir dalam kesempatan itu seluruh Pimpinan Daerah se-Sulawesi Utara, Kepala Bappeda Provinsi Dr. Grace Oroh, M.Pd., Kepala Dinas Sosial dr. Helny Ratuliu, MAP., serta Kabag Prokopim Mitra Febry Lasut, S.STP., M.Si.
