Bitung, SUDARA.ID – Walikota Bitung Hengky Honandar SE dan Wakil Walikota Bitung Randito Maringka SSos, (HHRM), kembali membuktikan kepiawaiannya dalam meracik strategi tata kelola fiskal daerah melalui optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hingga triwulan keempat tahun ini telah berhasil mengoleksi hingga lebih dari Rp.100 miliar.
Tren positif fiskal Kota Bitung dimasa kepemimpinan HHRM yang masih belum genap setahun ini menunjukkan sentimen positif kepercayaan publik, khususnya para wajib pajak Kota Bitung atas kepemimpinan HHRM dalam mengatur tata kelola keuangan daerah untuk misi pembangunan Kota Bitung yang inklusif dan berkelanjutan.
Berdasarkan Laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung, hingga pertengahan Desember 2025 realisasi PAD telah mencapai Rp100.519.462.106,09 atau 93,21 persen dari total target Rp107.840.753.300,84, dan melesat jauh jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2024 yang hanya berada di kisaran Rp73.001.741.909,07.
Tidak hanya sampai disitu, pergerakan perekonomian memasuki masa ‘tutup buku’ keuangan dipenghujung tahun ini, ditambah meningkatnya mobilisasi aktivitas masyarakat jelang momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026, masih membuka peluang bertambahnya PAD Kota Bitung hingga akhir bulan Desember 2025.
Lonjakan PAD paling signifikan berasal dari sektor pajak daerah. Dari target pajak daerah sebesar Rp94.935.355.795, realisasi tahun 2025 telah mencapai Rp88.722.260.316,55 atau 93,46 persen.
Angka ini meningkat drastis dibandingkan realisasi pajak daerah tahun 2024 yang hanya Rp61.208.049.595,67.
Plt Kepala Bapenda Kota Bitung Theo Rorong SE, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan perubahan pendekatan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Realisasi PAD Kota Bitung saat ini sudah berada di angka Rp 100,5 miliar atau sekitar 93 persen dari target.
Ini naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pajak daerah menjadi tulang punggung utama dengan realisasi Rp 88,7 miliar,” ungkap Theo, Jumat (19/12/2025).
Selain pajak daerah, retribusi daerah juga mencatatkan realisasi Rp 4.151.402.338,40 atau 70,09 persen dari target Rp 5.922.805.257.
Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 4.044.293.656.
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Dividen) terealisasi Rp 4.665.204.078 atau 82,35 persen dari target Rp 5.665.204.078, meningkat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp 4.540.125.324.
Yang paling mencolok adalah sektor lain-lain PAD yang sah, yang justru melampaui target. Dari target Rp 1.317.388.170,84, realisasi tahun 2025 mencapai Rp 2.992.140.402,79 atau 226,25 persen, meski sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 3.209.273.333,40.
Theo Rorong menegaskan, capaian ini tidak terlepas dari strategi Bapenda dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kualitas pelayanan, serta kolaborasi lintas sektor.
“Semua ini adalah hasil dari strategi, inovasi, peningkatan pelayanan, kolaborasi, serta dukungan seluruh stakeholder.
Yang paling penting, ada komitmen kuat dan dukungan penuh dari Bapak Walikota dan Wakil Walikota untuk memaksimalkan potensi PAD Kota Bitung,” tegasnya.
Secara historis, PAD Kota Bitung terakhir kali menyentuh angka Rp 100 miliar pada tahun 2019, saat RSUD Manembo-nembo menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi hampir Rp30 miliar.
Namun setelah rumah sakit tersebut ditarik pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, capaian PAD Kota Bitung kembali turun.
“Sejak 2019, baru pada tahun 2025 ini PAD Kota Bitung kembali berhasil menembus Rp 100 miliar,” jelas Theo.
Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa arah kebijakan fiskal di era HHRM mulai menunjukkan hasil nyata, sekaligus membuka optimisme baru bagi penguatan kemandirian keuangan daerah Kota Bitung ke depan.
