Manado, SUDARA.ID – Pemerintah Kota Bitung dibawah Kepemimpinan Walikota Hengky Honandar SE dan Wakil Walikota Randito Maringka S Sos, mempertegas komitmennya dalam memperkuat ketahanan keluarga dan pengendalian penduduk. Komitmen ini dibuktikan dengan kehadiran Asisten I Setda Kota Bitung, Forsman F. T. Dandel, S.Sos, bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dr. Haidy Malingkas, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Ruang C J Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (15/4/2026) ini, merupakan forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2025 sekaligus menyelaraskan peta jalan kebijakan tahun 2026 antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dalam forum tersebut, delegasi Pemkot Bitung membawa misi utama untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan target nasional. Beberapa poin krusial yang menjadi fokus pembahasan meliputi:
– Integrasi Perencanaan: Memastikan Program Bangga Kencana masuk secara konsisten dalam dokumen RPJMD dan RKPD agar implementasinya tidak berjalan parsial.
– Dukungan Anggaran: Memperkuat alokasi APBD sebagai mesin penggerak utama keberlanjutan program di lapangan.
– Akurasi Data: Mengoptimalkan data kependudukan berbasis keluarga sebagai basis intervensi yang tepat sasaran dan akuntabel.
Salah satu agenda prioritas yang menjadi sorotan dalam Rakorda ini adalah percepatan penurunan stunting. Pemkot Bitung melalui Dinas PPKB didorong untuk melakukan akselerasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B.
Program ini secara spesifik menyasar kelompok rentan di Kota Bitung, yaitu:
1. Ibu Hamil (Bumil)
2. Ibu Menyusui (Busui)
3. Balita Non-PAUD.
Intervensi ini diharapkan mampu menjangkau pelosok kelurahan melalui sinergi lintas sektor, di mana jajaran DPPKB Kota Bitung bertindak sebagai penggerak utama koordinasi di lapangan.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Denny Mangala, dalam arahannya pada sambutan penutup Rakorda yang dibacakan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Daerah Provinsi Sulut, Christodharma Sondakh.
memberikan penegasan kuat kepada seluruh kepala daerah. Ia menekankan agar hasil pertemuan ini tidak hanya menjadi catatan administratif.
”Hasil Rakorda tidak boleh berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas saja, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret di daerah masing-masing,” tegas Mangala.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama kolektif antara pemerintah daerah, mitra kerja, dan partisipasi aktif masyarakat.
Rakorda Bangga Kencana 2026 resmi ditutup oleh Ia berharap hasil rumusan strategis ini dapat langsung diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah.
Dengan kehadiran aktif Asisten I dan Kadis PPKB, Pemerintah Kota Bitung kini bersiap menerjemahkan instruksi provinsi tersebut ke dalam aksi nyata guna mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat, dan sejahtera di Kota Cakalang.
