Manado, SUDARA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga pangan. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri yang diikuti secara daring dari Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (7/9/2026), Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, memberikan perhatian khusus terhadap pergerakan harga komoditas strategis, terutama cabai.
Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi. Penekanan ini diberikan menyusul potensi ancaman fenomena El Nino yang berisiko mengganggu pola cuaca, ketersediaan air, hingga produktivitas sektor pertanian.
“Kita harus mengantisipasi sejak dini dampak perubahan cuaca dan El Nino terhadap produksi pangan. Jangan sampai gangguan produksi dan distribusi menyebabkan pasokan berkurang dan harga meningkat sehingga membebani masyarakat,” tegas Yulius.
Sebagai pilar utama penanganan, Pemprov Sulut akan melakukan pemetaan menyeluruh terkait ketersediaan dan pasokan cabai di berbagai daerah sentra produksi. Selain itu, pemerintah memastikan jalur distribusi dari tingkat petani menuju pasar konsumen berjalan lancar tanpa hambatan.
Jika produksi lokal tercatat memburuk atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, Pemprov Sulut siap melakukan intervensi langsung melalui pengadaan pasokan cabai dari luar daerah untuk menjaga kestabilan harga.
“Apabila produksi dan pasokan lokal tidak mencukupi, kita harus segera membuka akses pasokan dari daerah lain. Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga tetap terkendali,” tambah Gubernur.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama instansi terkait akan langsung bergerak mengawal rantai pasok dari hulu ke hilir. Langkah ini mencakup pengawasan produksi, pemantauan stok harian, hingga mitigasi risiko iklim.
“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, kita harus bergerak cepat dan tidak menunggu sampai gejolak harga semakin tinggi. Produksi lokal harus diamankan, distribusi harus lancar, dan apabila diperlukan, pasokan tambahan dari luar daerah harus segera difasilitasi,” kata Jemmy.
Pemprov Sulut memastikan pemantauan bahan pangan strategis akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui sinergi bersama Bank Indonesia, pelaku usaha, kelompok tani, dan pemerintah pusat demi menjaga daya beli masyarakat serta ketahanan ekonomi daerah.
