Manado, SUDARA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi mengadopsi sistem digitalisasi pelayanan publik dengan meluncurkan Sistem Informasi Aspirasi Publik (SIAP) Sulut. Inovasi berbasis teknologi ini dirancang untuk memangkas sekat komunikasi antara warga dan wakil rakyat sekaligus menjamin setiap aduan diproses secara terukur dan akuntabel.
Peluncuran aplikasi yang menjadi bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 tersebut dipaparkan langsung oleh Sekretaris DPRD Sulut, Welliam Niklas Silangen, di hadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Hadir pula dalam agenda tersebut jajaran anggota legislatif, Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Gallang, serta sejumlah pejabat perangkat daerah terkait.
Dukungan Pimpinan Legislatif
Langkah transformasi digital di lingkungan parlemen daerah ini mendapat sambutan positif dari unsur pimpinan dewan. Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, bersama tiga Wakil Ketua—Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stela Runtuwene—menilai kehadiran SIAP Sulut krusial untuk memperkuat fungsi representasi dewan.
Dalam pemaparannya, Niklas Silangen memperkenalkan antarmuka awal SIAP Sulut yang mengusung slogan “Suara Anda, Membangun Sulawesi Utara”. Platform ini tidak sekadar berfungsi sebagai kotak pengaduan daring, melainkan mengintegrasikan seluruh alur kerja penanganan aspirasi dalam satu pintu.
Tahapan tersebut mencakup proses penerimaan, registrasi, verifikasi, klasifikasi, disposisi, pembahasan, eksekusi tindak lanjut, pemantauan (monitoring), hingga pelaporan akhir yang dapat dilacak progresnya.
Basis Data Kebijakan dan Sinergi Lintas Lembaga
Lebih jauh, rekam jejak aduan dan usulan yang masuk melalui SIAP Sulut akan dihimpun menjadi bank data aspirasi masyarakat yang terdokumentasi secara rapi. Basis data ini diproyeksikan menjadi rujukan utama bagi anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyusunan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran.
Selain mengoptimalkan kerja internal parlemen, sistem ini diarahkan untuk mempererat sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Sulut, dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merespons persoalan pembangunan di lapangan.
Implementasi SIAP Sulut sekaligus mempertegas komitmen lembaga legislatif dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima.
Ke depan, Sekretariat DPRD Sulut akan terus mematangkan ekosistem digital ini melalui pengembangan fitur, penguatan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, hingga integrasi data lintas instansi secara bertahap.
Mengusung semangat “Aspirasi Masuk, DPRD Menindaklanjuti”, platform ini diharapkan memastikan tidak ada lagi suara masyarakat yang terabaikan tanpa kejelasan penyelesaian. (Ridho L Tobing)
