Jakarta, SUDARA.ID – Komitmen Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam melindungi hak-hak penambang rakyat kembali dibuktikan dengan aksi nyata di tingkat pusat. Dalam pertemuan strategis bersama jajaran direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Jakarta, Jumat (10/4/2026), Gubernur menggagas skema kemitraan yang memprioritaskan penyerapan hasil tambang masyarakat sekaligus pemberian pendampingan teknis agar aktivitas pertambangan di Bumi Nyiur Melambai berjalan lebih aman dan berstandar global.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT Antam, Untung Budiharto. Dalam agenda ini, kedua pihak membedah sejumlah isu krusial, mulai dari penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) hingga penyusunan mekanisme penyerapan hasil tambang yang lebih terintegrasi dan menguntungkan bagi penambang lokal.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa gagasan kemitraan dengan BUMN ini merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam melindungi jerih payah rakyat kecil. Target utamanya adalah memastikan seluruh hasil tambang masyarakat mendapatkan kepastian harga yang layak, kompetitif, dan transparan melalui sistem yang terukur.
“Kita ingin penambang rakyat tidak lagi menjadi korban permainan harga. Hasil keringat mereka harus dihargai sesuai standar, termasuk mengacu pada standar internasional seperti LBMA (London Bullion Market Association),” tegas Gubernur Yulius di hadapan jajaran Direksi Antam.
Menurutnya, tanpa intervensi pemerintah dan sinergi dengan BUMN, penambang rakyat seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu, skema offtaker (pembeli resmi) oleh PT Antam diharapkan menjadi solusi permanen bagi stabilitas ekonomi warga.
Selain aspek ekonomi, gagasan kerja sama ini juga mencakup dukungan teknis dan edukasi. Gubernur menginginkan PT Antam dapat berperan aktif sebagai mitra strategis yang memberikan pendampingan agar aktivitas pertambangan rakyat tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga aman bagi pekerja dan ramah terhadap lingkungan.
Nantinya, PT Antam diharapkan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas penambang melalui pelatihan teknis. Fokus utamanya adalah mewujudkan aktivitas tambang rakyat yang lebih aman sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), ramah lingkungan, serta metode penambangan yang berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, tim ahli dari PT Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara tengah melakukan pembahasan teknis secara mendalam. Tim gabungan ini bertugas merumuskan regulasi dan mekanisme kerja sama yang aplikatif agar dapat segera diimplementasikan di wilayah Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan strategis tersebut, Gubernur Yulius turut didampingi oleh Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju (MSM) Dating Palebangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut Reynaldo Walujan.
Inisiatif besar ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serius menghadirkan tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.
