Manado, SUDARA.ID – Wakil Walikota Bitung, Randito Maringka, S.Sos., menghadiri peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sekaligus menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum RI. Acara tersebut berlangsung khidmat di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, pada Kamis (26/2/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungan penuh Pemerintah Kota Bitung dalam pembentukan Posbankum hingga ke tingkat kelurahan.
Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan Pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Sulawesi Utara yang baru, Hendrik Pagiling, S.H., M.H., oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa peresmian ribuan Posbankum ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap warga negara, terutama masyarakat kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang merata tanpa hambatan.
”Keadilan bukan lagi sekadar impian, tapi hak yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Supratman saat meresmikan Posbankum dan membuka Pelatihan Paralegal secara serentak.
Melalui kehadiran Posbankum di tingkat kelurahan, warga Kota Bitung akan memperoleh berbagai layanan hukum secara gratis. Layanan tersebut mencakup pemberian informasi hukum, konsultasi, advokasi, hingga bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan.
Kehadiran Wakil Walikota Bitung, Randito Maringka, S.Sos., dalam forum strategis ini menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam menjamin perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
Langkah ini sekaligus mempertegas posisi Pemkot Bitung yang mendukung penuh upaya kolektif dalam menciptakan pelayanan publik yang adil, inklusif, dan merata.
Kehadiran Posbankum ini nantinya diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi warga, khususnya kelompok kurang mampu, yang selama ini menghadapi kendala biaya maupun keterbatasan informasi dalam mengakses keadilan.
Selain peresmian pos bantuan, agenda utama lainnya adalah Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kanwil Kemenkum RI Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan pelayanan hukum serta pembentukan produk hukum daerah yang lebih berkualitas.
Acara ini ditutup dengan ajakan untuk mengawal implementasi program Posbankum agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, menuju Sulawesi Utara yang lebih tertib hukum dan berkeadilan.
