Manado, SUDARA.ID – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rocky Wowor, melayangkan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulut yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurut Rocky, raihan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bukti nyata dari kepemimpinan yang solid dan akuntabel di bawah komando Gubernur Yulius Selvanus.
”Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Pemprov Sulut meraih WTP yang ke-12 ini. Ini adalah wujud kesuksesan atas kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus di sepanjang tahun 2025,” ujar Rocky Wowor kepada jurnalis di Gedung Cengkih usai memimpin rapat fraksi, Selasa (2/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI ini menjadi instrumen pembuktian bahwa kinerja jajaran eksekutif sepanjang tahun 2025 berjalan di jalur yang tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih dari sekadar opini keuangan, Rocky juga menyoroti berbagai lompatan prestasi strategis yang berhasil diukir Pemprov Sulut pada periode anggaran tersebut. Salah satu yang paling monumental adalah keberanian Sulut dalam menelurkan regulasi pro-rakyat di sektor ketenagakerjaan yang menjadi pionir di level nasional.
”Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Yulius Selvanus, Sulut berhasil mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah terkait jaminan sosial ketenagakerjaan,” cetus sang Legislator.
Kebijakan tersebut, dinilai Rocky, mempertegas keberpihakan nyata pemerintah daerah dalam memberikan jaring pengaman dan perlindungan bagi para pekerja lokal, sekaligus memperkuat fondasi sistem jaminan sosial masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
Tak berhenti di situ, Rocky juga menggarisbawahi komitmen Pemprov Sulut dalam menyelesaikan persoalan mendasar di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan disabetnya penghargaan Terbaik I di tingkat provinsi untuk dua kategori krusial, yaitu penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
Bagi Rocky, akumulasi prestasi ini menunjukkan bahwa serapan anggaran daerah tidak hanya bersih secara administratif, tetapi juga efektif menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sebelumnya, opini WTP yang menandai pencapaian 12 kali berturut-turut sejak tahun 2014 ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI, Achmad Anang Henardy, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) BPK RI, pada Selasa siang.
