Medan, SUDARA.ID – Walikota Bitung, Hengky Honandar, S.E., menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII yang digelar di Kota Medan, Rabu (1/7/2026). Kehadiran orang nomor satu di Kota Bitung ini membawa misi penting dalam mengawal berbagai isu strategis demi memperjuangkan kebijakan nasional yang berpihak pada kemandirian daerah.
Mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”, forum tertinggi bagi para pemimpin kota se-Indonesia ini menjadi wadah krusial bagi Hengky Honandar untuk menyuarakan tantangan riil yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Salah satu isu utama yang ia soroti secara tajam adalah fenomena unfunded mandate—yakni penugasan program strategis nasional kepada pemerintah daerah tanpa adanya dukungan pendanaan yang memadai dari pusat.
Menurut Hengky, berbagai program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih merupakan langkah kelola yang sangat baik untuk masyarakat. Kendati demikian, ia mengingatkan agar eksekusinya di lapangan tidak menjadi beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Berbagai program tersebut sangat baik. Namun, pelaksanaannya harus disertai kepastian pembiayaan agar tidak membebani APBD dan mengganggu prioritas pembangunan daerah,” tegas Hengky di sela-sela agenda Rakernas.
Soroti Ruang Fiskal dan Desak Fleksibilitas Anggaran
Di hadapan forum, Walikota Bitung ini juga membeberkan tantangan semakin sempitnya ruang fiskal daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Ia menilai, kota-kota di Indonesia, termasuk Bitung, saat ini membutuhkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup penyesuaian mandatory spending, relaksasi belanja pegawai, hingga kepastian skema pembiayaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tidak mengorbankan stabilitas fiskal daerah.
Tak hanya urusan dapur keuangan, Hengky juga menaruh perhatian besar pada efisiensi birokrasi. Ia mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat integrasi sistem pemerintahan digital demi memangkas birokrasi pelaporan yang selama ini dinilai tumpang tindih.
“Kami mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan digital melalui penyatuan berbagai platform nasional seperti OSS, SIPD, SPBE, dan Satu Data Indonesia. Integrasi ini akan mengurangi tumpang tindih pelaporan sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik,” jelasnya.
Bidik Peluang IKN untuk Lompatan Ekonomi Bitung
Di sisi lain, pembahasan mengenai percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta transformasi wilayah sebagai dampak dari pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi angin segar yang siap ditangkap oleh Hengky. Ia optimistis posisi strategis Bitung harus mampu mengambil peran optimal dalam ekosistem baru ini.
“Ini momentum yang harus dimanfaatkan Kota Bitung untuk memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan konektivitas, serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia,” ujar Hengky visioner.
Untuk merealisasikan hal tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antardaerah guna menyelesaikan persoalan lintas wilayah, mulai dari pengelolaan sampah, pengembangan kawasan ekonomi, hingga ketahanan pangan.
Melalui keikutsertaan aktif dalam Rakernas APEKSI XVIII yang berlangsung hingga 4 Juli 2026 ini, Walikota Hengky Honandar menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Bitung untuk terus mengawal pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
