Bitung, SUDARA.ID – Pemerintah Kota Bitung mempertegas komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini ditandai dengan digelarnya prosesi penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang berlangsung di Ruang SH Sarundajang, Kantor Walikota Bitung, Selasa (24/2/2026).
Acara strategis tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ign Rudy Theno, ST., MT., MA., bersama jajaran Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda Kota Bitung, para Camat, hingga Direktur RSUD.
Dalam sambutannya, Walikota Bitung Hengky Honandar, SE., menekankan bahwa agenda ini bukan sekadar seremoni administratif di atas kertas. Ia menyatakan bahwa penandatanganan ini adalah langkah nyata untuk membentengi birokrasi dari praktik penyimpangan.
”Acara ini merupakan momentum penting dalam menegaskan kembali komitmen pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Honandar di hadapan seluruh jajaran pejabat yang hadir.
Walikota mengingatkan bahwa saat ini penyelenggaraan pemerintahan terus dipantau secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP).
”Perlu kita pahami bahwa program ini bukan sekadar instrumen penilaian atau angka-angka statistik. Ini adalah ‘peta jalan’ sekaligus kompas bagi kita semua untuk memastikan seluruh area intervensi strategis—mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen ASN berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, ketaatan pada aturan bertujuan agar seluruh program kerja dapat tersampaikan manfaatnya secara maksimal kepada masyarakat tanpa tersandung kendala hukum di masa depan.
Lebih lanjut, Honandar menjelaskan bahwa Pakta Integritas ini sangat erat kaitannya dengan sasaran reformasi birokrasi yang mencakup tiga pilar utama: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.
”Pakta Integritas adalah benteng agar pejabat negara ‘imun’ dan mampu menyelenggarakan manajemen serta tata kelola yang baik,” imbuhnya.
Walikota Honandar juga memberikan arahan instruksional kepada seluruh pimpinan unit kerja untuk menunjukkan integritas dalam keseharian mereka. Ia berharap para kepala dinas hingga camat mampu menjadi contoh bagi bawahannya.
”Untuk itu, kami minta seluruh Pimpinan Perangkat Daerah menjadi teladan (role model) di unit kerjanya masing-masing, guna menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi,” tandasnya.
Ia mendorong seluruh jajaran untuk membangun sumber daya organisasi yang berintegritas dan mengembangkan pola kerja yang efisien serta akuntabel demi menghasilkan manfaat optimal bagi warga Bitung. Honandar juga optimis Bitung bisa menjadi standar bagi daerah lain.
”Mari kita jadikan Kota Bitung sebagai barometer integritas di Sulawesi Utara. Kami yakin, dengan kerja kolaboratif dan niat yang tulus, kita mampu mencapai skor MCP KPK yang maksimal tahun ini,” katanya optimistis.
Meski demikian, Walikota memberikan catatan penting agar para pejabat tidak hanya terpaku pada mengejar skor tinggi semata.
”Tetapi perlu diingat bahwa capaian skor MCP KPK harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik dan persepsi antikorupsi di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Kehadiran seluruh unsur pimpinan dalam agenda ini menandakan bahwa komitmen integritas telah menjadi arus utama dalam gerak langkah Pemerintah Kota Bitung menuju transformasi birokrasi yang lebih sehat dan berpihak pada rakyat.
