Bitung, SUDARA.ID – Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Pemerintah Kota Bitung Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Kamis (4/12/2025), mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran (TA) 2025, didominasi penyelesaian pembayaran hutang serta kewajiban keuangan terdahulu.
Hal krusial tersebut tentunya memiliki tantangan tersendiri diawal Kepemimpinan Walikota Bitung Hengky Honandar SE dan Wakil Walikota Randito Maringka tahun ini, dalam mengatur tata kelola keuangan daerah agar tetap seimbang dalam penyerapan anggaran untuk pembangunan daerah, sembari menyelesaikan kewajiban-kewajiban keuangan terdahulu yang harus ditanggung di saat masa kepemimpinannya, yang tentunya berdampak signifikan pada sejumlah aspek pelayanan publik, termasuk keterlambatan pengangkatan Pala dan RT serta belum maksimalnya pembangunan di berbagai sektor.
“Kenapa sampai saat ini Pala dan RT belum juga diangkat, pembangunan kota masih belum maksimal, karena Pemerintah Kota Bitung harus membayar hutang dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Hengky Honanda, dikutip Indo-news.
Meskipun demikian, Walikota dengan optimis menyatakan, bahwa dirinya bersama Wakil Walikota akan segera menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan terdahulu, agar ditahun-tahun kedepan, penyerapan anggaran Pemkot Bitung dapat berfokus pada pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Selain tantangan pembayaran kewajiban keuangan terdahulu, rapat evaluasi realisasi anggaran kali ini juga mengungkapkan tantangan baru lainnya yang masih harus dihadapi Pemkot Bitung di tahun 2026 mendatang, yaitu berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp153.191.611.000.
Diketahui, bahwa tantangan fiskal ini tidak hanya dihadapi Pemkot Bitung. Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintahan di Kabupaten/Kota lainnya, mengalami penurunan hingga mencapai total selisih Rp.3.150.846.565.000, dibandingkan dengan nilai transfer pusat ke daerah pada Tahun Anggaran 2025.
Penurunan nilai dana Transfer ke Daerah (TKD) ditahun 2026 mendatang, tentunya akan membuat ruang fiskal daerah semakin sempit, sehingga dibutuhkan formula strategis yang tepat guna dalam mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik.
“Melihat posisi keuangan Pemkot dengan adanya pengurangan-pengurangan ini, mungkin kita akan full membangun pada tahun 2027. Namun jika kita mampu memaksimalkan kinerja, hal ini bisa normal pada pertengahan 2026,” ucap Walikota.
Namun demikian, tantangan fiskal yang diungkap secara transparan saat rapat evaluasi tersebut bukannya tanpa prestasi pencapaian kinerja.
Sebagaimana yang disampaikan Wakil Walikota, Randito Maringka, bahwa realisasi penyerapan anggaran Kota Bitung saat ini telah mencapai sekitar 87 persen per November 2025.
Karena itu Wakil Walikota meminta agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak cepat dalam menuntaskan sepenuhnya pekerjaan, agar target 100 persen dapat dicapai sebelum akhir tahun ini.
“Masih ada beberapa perangkat daerah yang berada pada kategori kuning dan merah. Jika ada kendala, silakan berkonsultasi agar segera diselesaikan,” tegas Wawali Randito Maringka.
Untuk itu, Wawali Randito juga menegaskan pentingnya profesionalisme dalam komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar proses pengawasan internal berjalan transparan dan akuntabel.
Secara detail, pencapaian penyerapan anggaran tersebut diungkap Kepala Bagian Pembangunan Marsmelda Sidangoli, melalui presentasinya yang menjelaskan bahwa jumlah anggaran yang telah terealisasi hingga November mencapai Rp588.029.673.209,20 dari total pagu Rp800 miliar, dimana berdasarkan data tersebut, terdapat lima instansi dengan realisasi anggaran di atas 85 persen, sementara lima instansi lainnya masih berada di bawah 63 persen, yang menandakan perlunya percepatan penyerapan anggaran menjelang penutup tahun 2025.
Rapat EPRA ini menjadi titik penting penataan ulang kebijakan fiskal Pemkot Bitung, sekaligus mendorong percepatan pembangunan setelah beban hutang terselesaikan.
Pemerintah berharap tahun 2026 menjadi momentum pemulihan stabilitas dan pelayanan publik yang lebih optimal.
