Manado, SUDARA.ID – Di tengah fokus pemerintah daerah dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), warga di Sulawesi Utara kini dihadapkan pada persoalan baru: kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Manado dan sekitarnya hingga memakan badan jalan sejak kemarin, Rabu (14/10/2026).
Menanggapi kesulitan warga dan potensi terganggunya roda ekonomi daerah, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., bergerak cepat dengan mengambil langkah taktis. Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk segera mengintervensi dan mempercepat penanganan kelangkaan tersebut secara terpadu.
”Langkah taktis dan koordinasi lintas sektor ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Kita harus memastikan pelayanan publik berjalan cepat, tepat, dan terukur agar aktivitas ekonomi warga tidak melumpuh,” tegas Gubernur Yulius, Kamis (15/10/2026).
Koordinasi Lintas Sektor dan Tambahan Pasokan 3.000 KL
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Pemprov Sulut langsung memperkuat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, BPH Migas, pemerintah kabupaten/kota, hingga aparat penegak hukum.
Berdasarkan hasil koordinasi mendesak, pihak Pertamina Patra Niaga bergerak mengantisipasi lonjakan permintaan dengan memasok tambahan Pertalite sebanyak 3.000 kiloliter (KL) melalui Integrated Terminal (IT) Bitung. Selain menambah pasokan, Pertamina juga memperketat pemantauan stok di tiap SPBU, mempercepat distribusi ke titik-titik kritis, serta menempatkan petugas untuk mengurai kepadatan antrean.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, menjelaskan bahwa langkah prioritas saat ini adalah pemerataan distribusi.
”Pemprov mendorong agar tambahan pasokan BBM dialokasikan secara merata, khususnya ke SPBU yang mengalami kondisi stok kritis. Kami juga meminta laporan perkembangan stok dan penyaluran dilakukan secara berkala agar evaluasi lapangan dapat dieksekusi dengan tepat,” ujar Jemmy.
Imbauan Ketertiban dan Pengawasan Ketat
Di sisi lain, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dan BPH Migas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying). Pengawasan ketat juga akan dilakukan terhadap potensi penyimpangan atau penimbun BBM yang memanfaatkan situasi kelangkaan ini.
Pemerintah kabupaten/kota turut dikerahkan untuk membantu pengaturan lalu lintas di area SPBU guna mencegah kemacetan parah di jalan protokol. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran distribusi melalui saluran aduan resmi.
Langkah responsif Pemprov Sulut ini diharapkan dapat segera memulihkan kestabilan pasokan Pertalite di pasaran, sehingga antrean kendaraan dapat terurai dan mobilitas harian warga kembali normal dalam waktu singkat. (Ridho L Tobing)
<span;>
