Jakarta, SUDARA.ID – Ribuan warga di Provinsi Sulawesi Utara dipastikan segera menikmati hunian layak. Kepastian ini didapat setelah Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., sukses memboyong kuota bantuan perumahan yang masif hasil kesepakatan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Langkah “jemput bola” ini merupakan gebrakan besar dalam pengentasan masalah hunian yang berkeadilan di Sulawesi Utara. Melalui lobi intensif tersebut, Gubernur Yulius berhasil mengamankan komitmen pemerintah pusat untuk “mengguyur” Sulut dengan berbagai program perumahan rakyat yang masif dan inklusif.
Strategi ini memastikan akselerasi anggaran pusat teralokasi tepat sasaran, guna menjamin seluruh warga Sulawesi Utara mendapatkan akses tempat tinggal yang layak dan bermartabat.
Gebrakan paling mencolok dalam kesepakatan ini adalah lonjakan tajam alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang menembus angka 8.000 unit. Lompatan kuota yang drastis ini diproyeksikan menjadi solusi nyata dalam mempercepat penuntasan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai kabupaten/kota.
Tidak hanya fokus pada perbaikan kualitas rumah, kesepakatan besar lainnya meliputi 7.000 unit rumah subsidi melalui BP Tapera, alokasi khusus 400-600 unit bagi ASN, TNI, Polri, atlet, hingga tokoh agama, serta eksekusi pembangunan Rusun MBR Tahap I di Kota Manado.
Bahkan, para penyintas bencana tidak luput dari atensi khusus Gubernur. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan respons cepat terhadap aspek kemanusiaan, beliau memastikan warga Kabupaten Sitaro yang terdampak banjir awal tahun 2026 mendapatkan keadilan melalui pembangunan Rusun Khusus sebagai solusi hunian tetap yang aman, bermartabat dan permanen.
Tidak hanya sektor fisik, Gubernur Yulius juga menghadirkan “karpet merah” bagi pengembang lokal dengan mengamankan dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar. Dukungan ini diperkuat dengan subsidi bunga hanya 5% untuk pinjaman UMKM perumahan guna mempercepat gerak pembangunan di daerah.
Agresivitas Gubernur Yulius ini mendapat apresiasi tinggi dari pusat. Menteri PKP Maruarar Sirait dijadwalkan akan langsung “turun gunung” ke Sulawesi Utara pada April 2026 mendatang untuk mengawal eksekusi program ini.
“Bapak Menteri PKP juga telah menjadwalkan kunjungan langsung ke Sulut pada April 2026 untuk memastikan semua program ini berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran ke tangan yang membutuhkan,” ungkap Gubernur.
Menutup keterangannya, Gubernur Yulius menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi untuk menghapus disparitas hunian di wilayah Sulawesi Utara. Ia menekankan bahwa akses terhadap rumah layak adalah fondasi utama kesejahteraan rakyat.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan Sulut sebagai provinsi yang lebih sejahtera dengan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat!” pungkasnya dengan nada optimis.
