Manado, SUDARA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperketat pengawasan stabilitas harga bahan pokok melalui rangkaian Gerakan Pangan Murah (GPM) 2026. Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, melakukan peninjauan maraton di sejumlah titik strategis, mulai dari Kota Bitung hingga wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), Rabu (18/3/2026).
Langkah intervensi ini dilakukan guna memastikan distribusi bahan pangan berjalan aman dan tepat sasaran menjelang Hari Raya Idulfitri. Gubernur memantau langsung pelaksanaan GPM di Kota Bitung, Manado, Kotamobagu, Bolsel, hingga Tutuyan (Boltim) untuk menjamin ketersediaan stok bagi masyarakat.
Rangkaian GPM 2026 resmi diawali dari Kota Bitung di area Pasar Takjil Ramadan, pada Rabu (25/2/2026). Gubernur didampingi Walikota Bitung Hengky Honandar SE dan Wakil Walikota Randito Maringka S.Sos meninjau langsung antrean warga di booth GPM.
“Program ini dilakukan untuk membantu Masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, pemerintah akan terus hadir menjaga stabilitas harga pangan,” ujar Gubernur saat melakukan peninjauan GPM.
Saat itu Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan bergerak masif mengawal stabilitas stok dan harga bahan pokok ini ke berbagai wilayah di Sulut.
”Kegiatan ini kita awali dari Kota Bitung dan akan menyisir berbagai daerah lain di Sulawesi Utara. Kita ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan harga terjangkau,” jelas Gubernur Yulius.
Agenda peninjauan berlanjut ke wilayah BMR, dimulai dari Lapangan Alun-alun Molibagu, Bolsel pada Senin (9/3/2026), dan mencapai Tutuyan, Boltim pada Rabu (11/3/2026).
Dalam setiap titik kunjungan, Gubernur melakukan dialog interaktif bersama para pedagang dan masyarakat yang tengah mengantre. Ia menanyakan secara detail perbandingan harga komoditas GPM terhadap harga pasar reguler, khususnya untuk bahan pokok seperti beras, cabai (rica), bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur, hingga daging ayam.
Selain aspek harga, Gubernur melakukan pengecekan mendalam terhadap kualitas fisik dan kemasan komoditas di setiap booth GPM. Hal ini mencakup pemantauan tampilan visual serta kesegaran bahan pangan guna memastikan seluruh produk yang dijajakan layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Gubernur menekankan bahwa GPM adalah instrumen krusial pemerintah untuk mengintervensi fluktuasi harga pasar yang cenderung meningkat selama Ramadan.
“Pemerintah akan terus hadir menjaga stabilitas harga pangan melalui koordinasi ketat di lapangan dan operasi pasar rutin,” tegasnya saat berdialog dengan warga.
Namun demikian, Gubernur juga menegaskan bahwa keseimbangan harga sangat krusial; tidak boleh terlalu tinggi hingga memberatkan konsumen, namun tetap melindungi margin petani dan pedagang.
Dalam arahannya, Gubernur mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, angka inflasi Sulawesi Utara tercatat sangat terkendali di level 1,23 persen, menjadikannya salah satu yang terendah secara nasional.
Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran petugas untuk aktif melakukan operasi pasar guna mencegah praktik persaingan tidak sehat di tingkat pedagang.
”Posisi inflasi ini sangat baik dan harus kita jaga. Keseimbangan sangat krusial; tidak boleh terlalu tinggi hingga memberatkan konsumen, namun tetap melindungi margin petani dan pedagang,” tambah Gubernur.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulut, Rahel Rotinsulu, yang mendampingi kunjungan tersebut menjelaskan bahwa sinergi antar stakeholders adalah kunci dalam menekan angka inflasi daerah. Pemprov Sulut berkomitmen melakukan pemantauan rutin untuk memitigasi lonjakan harga musiman dan memperkuat ketahanan pangan regional.
Melalui konsistensi pelaksanaan GPM di berbagai kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Advetorial)
