Manado, SUDARA.ID – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, secara resmi mengukuhkan Hendrik Pagiling SH MH sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara, dalam suatu prosesi acara pengukuhan yang berlangsung di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Kamis (26/2/2026).
Menariknya, Hendrik Pagiling tercatat sebagai Kakanwil Kemenkum termuda di Indonesia saat ini, dengan usia baru menginjak 42 tahun.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus memberikan apresiasi tinggi terhadap sosok Hendrik yang dinilai cerdas dan berdedikasi. Meski baru dikukuhkan, Hendrik disebut telah menunjukkan kinerja nyata lewat berbagai langkah strategis.
”Beliau ini Kakanwil termuda di Indonesia dan sudah bekerja ‘gercep’ (gerak cepat) bahkan sebelum dilantik. Salah satu karya nyatanya adalah penyiapan 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Utara,” ujar Gubernur.
Program Posbankum ini dirancang untuk memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan adanya pos ini di setiap desa, masyarakat diharapkan tidak lagi merasa takut atau kesulitan saat berhadapan dengan masalah hukum.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa kehadiran Posbankum mengemban misi besar dalam memperkuat sistem hukum di daerah. Selain membantu penanganan masalah hukum di tingkat desa, program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitasi perencanaan dan harmonisasi perundang-undangan, serta memperkuat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan melaksanakan evaluasi peraturan daerah, mendorong peningkatan capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di seluruh kabupaten/kota se-Sulut.
”Jika masalah hukum bisa diselesaikan di tingkat awal melalui mekanisme yang ada, masyarakat tidak perlu menempuh proses hukum yang panjang. Jika tetap buntu, baru dilanjutkan ke mekanisme berjenjang sesuai aturan,” tambah Yulius.
Gubernur berharap, di bawah kepemimpinan Hendrik Pagiling, Sulawesi Utara tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam aspek ketertiban hukum. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik di masyarakat akan meminimalkan konflik dan memperlancar jalannya pembangunan.
Sementara itu, Hendrik Pagiling menyatakan komitmennya untuk menjalankan tanggung jawab secara optimal dan mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat maupun daerah.
Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sulut, perwakilan bupati/wali kota se-Sulawesi Utara, serta pimpinan instansi terkait. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik bagi Kanwil Kemenkum Sulut untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
