Manado, SUDARA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) secara resmi meluruskan polemik terkait agenda perjalanan luar negeri Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., bersama keluarga ke Israel. Pemprov memastikan keberangkatan tersebut merupakan perjalanan pribadi dan rohani, serta sepenuhnya bebas dari pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut, Denny Mangala, guna melegakan perhatian publik dan menangkal spekulasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
”Perjalanan rohani ini sudah direncanakan sejak lama. Ini merupakan perjalanan keluarga, bukan dalam rangka kerja. Seluruh pembiayaan menggunakan dana pribadi, bukan APBD,” tegas Denny di Manado, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa mekanisme keberangkatan Gubernur ke luar negeri telah mengantongi izin resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), selaras dengan prosedur tata kelola pemerintahan yang berlaku bagi kepala daerah.
Menanggapi kabar adanya sejumlah kepala perangkat daerah yang turut menyertainya, Denny kembali menegaskan bahwa keikutsertaan para pejabat tersebut juga murni menggunakan biaya mandiri tanpa membebankan anggaran pemerintah satu rupiah pun.
Pelayanan Publik dan Roda Pemerintahan Dipastikan Tetap Berjalan
Pemprov Sulut menjamin bahwa ketidakhadiran Gubernur secara fisik di daerah tidak mengganggu stabilitas operasional birokrasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Denny menegaskan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) telah dilakukan pada perangkat daerah terkait sesuai mekanisme teknis untuk mencegah kekosongan kepemimpinan.
Selain itu, Gubernur Yulius dipastikan tetap memegang kendali kepemimpinan secara terarah melalui koordinasi berkala dari jarak jauh.
“Walaupun berada di luar negeri, Gubernur tetap memonitor dan memberikan arahan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Intinya, tidak ada halangan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” imbuhnya.
Melalui klarifikasi ini, Pemprov Sulut berharap masyarakat menerima informasi secara utuh, objektif, dan berimbang. Pemprov menegaskan komitmennya untuk terus memegang teguh akuntabilitas tata kelola anggaran negara sekaligus menempatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. (Ridho L Tobing)
