Minahasa Utara, SUDARA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, mengambil langkah progresif dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan daerah. Melalui perhelatan talk show dan peluncuran resmi di Hotel The Sentra Manado, Senin (2/11/2026), Pemprov Sulut secara resmi memperkenalkan SULUT Blue Data, sebuah ekosistem integrasi data digital untuk mendukung pembangunan ekonomi biru (blue economy).
Peluncuran inovasi strategis ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, S.I.P., M.M., di hadapan jajaran pejabat daerah, mitra pembangunan, akademisi, hingga pemangku kepentingan sektor perikanan.
Dalam sambutannya, Tahlis Gallang menegaskan bahwa terobosan ini merupakan wujud komitmen kuat Pemprov Sulut untuk mentransformasi tata kelola sektor kelautan dan perikanan agar lebih transparan, terintegrasi, serta berbasis data ilmiah (evidence-based policy).
”SULUT Blue Data bukan sekadar platform aplikasi atau perangkat teknologi informasi semata. Lebih dari itu, ini merupakan ekosistem kolaborasi yang menjembatani science, data, and policy,” ujar Tahlis di hadapan para peserta talk show bertajuk “Membangun Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Biru di Sulawesi Utara”.
Potensi Besar di Tengah Tantangan Fragmentasi Data
Tahlis memaparkan, Sulawesi Utara dianugerahi potensi sumber daya kelautan yang luar biasa melimpah. Pada tahun 2025 lalu, produksi perikanan tangkap di daerah ini berhasil menembus angka lebih dari 370 ribu ton, yang ditopang oleh komoditas bernilai ekonomis tinggi seperti tuna, cakalang, tongkol, hingga malalugis. Capaian ini juga diperkuat dengan potensi lahan budidaya yang mencapai lebih dari 171 ribu hektare tersebar di 15 kabupaten/kota.
Kendati demikian, potensi besar tersebut dinilai tidak akan berdampak optimal tanpa pengelolaan yang produktif, terukur, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya laut, kata Tahlis, wajib berjalan selaras dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem bahari.
Di sinilah letak persoalan krusial yang selama ini dihadapi: data kelautan dan perikanan masih tersebar di berbagai instansi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat (NGO) mitra, hingga kelompok masyarakat. Kondisi terfragmentasi dengan format dan definisi yang beragam ini kerap membatasi penyusunan gambaran sektor kelautan secara utuh dan terpadu.
“Keputusan pemerintah di masa depan tidak lagi boleh berdasarkan asumsi, melainkan berbasis pada bukti riil dan analisis data yang valid,” tegasnya.
Ekosistem Kolaborasi Lintas Sektor
Inovasi SULUT Blue Data dirancang untuk menghubungkan seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, UPT kementerian, perguruan tinggi, lembaga mitra seperti WCS Indonesia, RARE Indonesia, dan AP2HI, hingga para pelaku usaha perikanan.
Meski mengintegrasikan banyak pihak, Tahlis memastikan bahwa pengelolaan data ini tetap menjunjung tinggi norma tugas, fungsi, kewenangan, hak kepemilikan, kerahasiaan data, serta mekanisme berbagi data (data sharing) sesuai dengan semangat Satu Data Indonesia.
Guna memastikan keberlanjutan sistem ini, Sekdaprov meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah terkait dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di kabupaten/kota untuk menyiapkan penanggung jawab atau operator data yang jelas, membangun mekanisme kerja yang terstruktur, serta mengalokasikan dukungan sumber daya dan anggaran yang memadai.
Momentum Awal Sulut Maju dan Berkelanjutan
Acara peluncuran yang turut dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD Sulut, para Asisten Sekda, Kepala DKP Provinsi Sulut Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai lembaga mitra pembangunan ini, diharapkan menjadi tonggak sejarah baru tata kelola perikanan regional.
”Pada akhirnya, data yang kita kelola bersama ini harus bermuara pada manfaat nyata: menjaga kelestarian laut Sulawesi Utara sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan, pembudidaya, dan seluruh masyarakat,” pungkas Tahlis sebelum secara resmi meluncurkan SULUT Blue Data.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulut, para Asisten Sekda Provinsi Sulut, para Kepala DKP Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut, perwakilan lembaga mitra pembangunan (WCS Indonesia, RARE Indonesia, AP2HI), akademisi, serta insan pers. (Ridho L Tobing)
