Manado, SUDARA ID – Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada atau dikenal Sirekap mendapat protes keras dari salah Peserta Pemilu 2024, calon DPD RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut) Djafar Alkatiri. Dirinya menilai, dalam sistem tersebut kerap terjadi kesalahan input data sehingga berujung manipulatif.
Salah satu Calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2024 Djafar Alkatiri mengeritik cara kerja Sirekap yang digaungkan KPU untuk mencegah Manipulatif dan menjaga transparansi Pemilu 2024.
“Kami masih yakin dengan KPU, makanya kami harap KPU bisa segera menghentikannya (Menghentikan Sirekap). Kalau perlu malam ini juga,” tungkas Djafar, Jumat (16/2/2024).
Dirinya juga mengatakan proses input data dalam sirekap kerap bermasalah dan berpotensi menabrak aturan.
“Ada calon yang mendapatkan suara di TPS hingga 800, ada yang 200. Sedangkan yang kita tahu, dalam PKPU itu pemilih di dalam TPS itu maksimal hanya sampai 300 orang,” tutur Alkatiri.
Alkatiri juga mengingatkan dalam maksimum yakni 300 DPT disetiap TPS tidak semua yang datang memilih. Dirinya menuturkan DPT yang datang memilih hanya berkisar 200 bahkan ada yang hanya sekitar 100 lebih DPT menggunakan hak pilihnya.
“Itu pun yang datang memilih itu tidak semua, ada yang hanya datang 200-an orang, ada juga yang bahkan cuma seratusan lebih orang,” terangnya.
Alkatiri mengatakan ketika dikritik soal data Sirekap yang ada hanya permintaan maaf dari KPU akibat kesalahan dalam proses input data dalam sirekap.
“Hasilnya, mereka mengakui bahwa itu kesalahan penginputan. Tapi karena kesalahan itu menggelembung suara satu dua orang calon lainnya,” beber Alkatiri.
Dirinya kembali mengingatkan kesalahan bukan dari sistem melainkan data yang diinput. Sehingga kerap menimbulkan masalah.
“Yang salah bukan sistem. Yang salah adalah angka yang dimasukkan di dalamnya. Makanya ini bermasalah dan manipulatif,” terangnya.
Alkatiri juga membandingkan pemilu DPD RI yang hanya 8 Calon bisa terjadi kesalahan input data. Lantas, tanya Alkatiri, bagaimana dengan legislatif, yang lebih bervariasi partai dan banyaknya calon.
“Jika yang hanya delapan calon DPD saja bisa (Salah Input), bagaimana dengan Pemilu legislatif yang lebih banyak lagi pesertanya,” jelasnya.
Alkatiri mengungkapkan maksud dirinya melayangkan kritikan untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang jurdil. Dan Alkatiri mengingatkan Sirekap bisa saja menjadi biang kerok dari banyaknya protes terhadap KPU nantinya.
“Kita akan melakukan apa saja agar Pemilu bisa berjalan dengan jurdil. Jangan sampai nanti ada ribuan massa yang ke KPU, hingga ada akumulasi massa juga dari partai-partai peserta Pemiluu ntuk meminta pertanggungjawaban,”tambahnya.
Alkatiri menyarankan agar KPU fokus kepada tahapan Pleno sesuai tingkatan yang sudah ditetapkan Undang-undang.
“Ikutilah saja proses rekapan di PPK hinggak abupaten dan kota dan seterusnya hinggas elesai. Itulah hasil yang murni dan semua bisa menerimanya apa adanya,” pungkasnya.
