Berita

Krisis Air dan Gagal Panen Mengancam, Henry Walukow Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Meluas

Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow SE. (Foto: Ridho L Tobing)Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow SE. (Foto: Ridho L Tobing)
Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow SE. (Foto: Ridho L Tobing)

Kairagi Satu (Manado), SUDARA.ID – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, S.E., mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah taktis guna mengantisipasi dampak yang lebih luas bagi masyarakat akibat krisis air bersih dan gagal panen pertanian yang dipicu oleh musim kemarau panjang di berbagai wilayah.

‎​Hal tersebut disampaikan Henry Walukow saat ditemui di Kantor DPRD Sulut (Gedung Cengkih), Manado, Senin (21/9/2026). Ia menilai, penurunan produktivitas sektor pertanian saat ini bukan sekadar fluktuasi musiman biasa, melainkan sinyal awal krisis yang membutuhkan intervensi terstruktur dan komprehensif dari pemerintah.

‎​”Hasil panen pertanian sekarang kan sedikit, banyak yang gagal. Nah, ini tentunya jadi potensi krisis yang harus diantisipasi oleh pemerintah, baik dalam rangka hari ulang tahun provinsi,” ujar Walukow di hadapan awak media.

Ancaman Gagal Panen dan Krisis Air Bersih
‎​Berdasarkan situasi iklim dan pola musim kemarau yang melanda sebagian besar wilayah Sulawesi Utara dalam beberapa bulan terakhir, sektor pertanian di sejumlah sentra produksi mengalami tekanan berat. Minimnya curah hujan membuat pasokan air irigasi menyusut drastis, sementara sumur-sumur warga dan sumber air perkebunan mulai mengering.

‎​Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada jatuhnya produktivitas hasil tani—seperti komoditas hortikultura dan tanaman pangan lainnya, tetapi juga memicu kesulitan multidimensional bagi masyarakat pedesaan dan pinggiran kota yang mulai merasakan krisis air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

‎​Menurut Walukow, momentum peringatan hari ulang tahun provinsi seharusnya menjadi refleksi penting bagi pemerintah untuk memperkuat kepekaan sosial serta menghadirkan solusi nyata di tengah kesulitan masyarakat. Ia menekankan agar sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulut dan pemerintah kabupaten/kota tidak berjalan lamban.

‎​”Harus ada terobosan-terobosan, misalnya pengadaan air bersih dan lain sebagainya, baik dari provinsi maupun pemerintah kota yang ada,” kata legislator Dapil Minahasa Utara–Bitung ini.

Desakan Aksi Cepat Tanggap
Politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan bahwa beban masyarakat saat ini sudah cukup berat akibat tekanan ekonomi dan dampak cuaca ekstrem. Oleh karena itu, ia meminta agar instansi teknis terkait segera turun tangan menyalurkan bantuan air bersih secara berkala serta menyiapkan skema penyelamatan bagi lahan-lahan pertanian yang masih berpotensi diselamatkan.

‎​”Kasihan banyak masyarakat yang sudah menjerit menyangkut kekurangan air bersih,” ucap Walukow dengan nada prihatin.

‎​DPRD Sulut, lanjut Walukow, akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong alokasi serta realisasi program darurat kekeringan agar segera dieksekusi oleh eksekutif demi mencegah meluasnya dampak sosial dari krisis air bersih dan kegagalan panen ini.

Exit mobile version