Manado, SUDARA.ID – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, secara resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Prosesi peluncuran ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional khas Sulut, Kolintang di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, pada Rabu (8/4/2026).
Kegiatan strategis nasional ini merupakan inisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bagian dari program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program BSPS 2026 difokuskan untuk memperbaiki kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis komunitas.
Dalam sambutannya, Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi kinerja Kementerian PKP yang dipimpin Menteri Maruarar Sirait. Ia menegaskan bahwa sektor perumahan kini menjadi fokus utama pembangunan nasional, bukan sekadar membangun fisik rumah, melainkan membangun ekosistem yang terintegrasi.
”Saya berbangga dengan program-program yang kita saksikan hari ini. Ini adalah sukses luar biasa bagi jajaran Kementerian PKP. Kita akan semakin mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan,” ujar Hashim.
Program BSPS kali ini juga dirancang sebagai “pintu masuk” bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan formal. Melalui kolaborasi dengan BP Tapera dan skema KPR subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), penerima manfaat BSPS diharapkan dapat “naik kelas” dalam sistem pembiayaan perumahan nasional.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, menyambut antusias peluncuran ini. Ia mengungkapkan rasa syukur atas alokasi bantuan yang dinilai sebagai “hadiah” bagi warga Bumi Nyiur Melambai.
”Atas nama pemerintah provinsi, kami sangat berbahagia mendapatkan ‘rezeki’ sebanyak 8.000 rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan dibantu. Masyarakat Sulut sangat senang menerima perhatian ini,” kata Yulius.
Yulius juga menitipkan harapan khusus kepada pemerintah pusat untuk memberikan atensi lebih pada daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Sulut, terutama di Kepulauan Sitaro yang sempat terdampak musibah bencana alam hingga menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal.
Selain perbaikan hunian, pemerintah memperkuat dukungan ekonomi melalui program KUR Perumahan dan inisiatif PNM Melawan Rentenir. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat kecil dari praktik pinjaman ilegal yang memberatkan serta mendorong kemandirian ekonomi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) turut menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan rantai pembiayaan perumahan nasional agar lebih inklusif dan berkelanjutan.
Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si.; Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H.; serta Direktur Retail Banking BNI, Corina Leyla Karnalies. Agenda ini juga diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara serta para Bupati dan Walikota dari seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Peluncuran BSPS 2026 di Sulawesi Utara ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mempercepat penyediaan hunian sehat, aman, dan layak, sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kerakyatan di wilayah perbatasan utara Indonesia.
