Manado, SUDARA.ID – Tetua PDI Perjuangan, Nico Langi, menilai instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, merupakan ujian bagi militansi kader partai.
“Instruksi Megawati ini menguji militansi kader PDIP,” kata Nico Langi saat ditemui di salah satu rumah kopi di bilangan Sario, Kota Manado, Jumat (21/2/2025).
Meski begitu, Pria yang pernah menjabat sebagai Komisaris PDI Wenang Utara, Kota Manado, pada tahun 1977 ini menegaskan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan hanya dari kalangan PDIP.
“Tapi ini pilihan mereka, dan harus ada kesadaran. Sekarang eranya Prabowo,” ujar Nico, yang telah melewati dua era politik, dari masa PDI hingga menjadi PDI Perjuangan.
Instruksi yang dikeluarkan PDIP pada Kamis, 20 Februari 2025, muncul setelah adanya dugaan kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Merujuk pada Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP, Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah kebijakan partai, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, termasuk intruksi Partai. Berdasar itu, Ia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan menuju retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025 dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum dan tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Nico Langi, yang pernah menjabat sebagai Dansatgas PDIP, melihat instruksi ini sebagai bentuk loyalitas terhadap kepemimpinan Megawati dan ujian bagi kader dalam mempertahankan soliditas partai.
