Manado, SUDARA.ID – Dua terduga pelaku praktik “politik Uang” ditangkap Tim Satuan Tugas (Satgas) Money Politik Polda Sulawesi Utara (Sulut) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kelurahan Teling, Kecamatan Wanea Kota Manado, Selasa (13/2/2024).
Saat dikonfirmasi pada Rabu (14/2/2024) sore, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil membenarkan penangkapan yang dilakukan berdasarkan laporan dari Bawaslu Sulut mengenai informasi tindak pidana pelanggaran Pemilu di masa tenang ini.
“Satgas Polda Sulut telah menangkap 2 pelaku praktik money politik yang terjadi di Kelurahan Teling, Kecamatan Wanea Manado, yaitu pria berinisial FA dan JW pada hari Selasa, 13 Februari 2024. Kemudian di koordinasikan ke Gakkumdu Sulawesi Utara untuk dilakukan penelitian, apakah perbuatan kedua pelaku merupakan pidana, atau administrasi,” terangnya.
“Pelaku JW ditangkap pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 Wita. Dirinya merupakan Tim Sukses dari salah satu calon legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Sulut Dapil Manado,” sebut Michael.
“Dari tangan JW, polisi mendapatkan sejumlah barang bukti berupa 436 buah stiker, 9 buah handphone, uang sejumlah Rp.113.000.000, 10 lembar rekapan jumlah daftar pemilih dan 1 buah buku kwitansi,” lanjut Michael.
Sementara itu untuk pelaku FA Michael mengatakan, “Untuk pelaku FA ditangkap pada Selasa malam sekitar pukul 18.30 Wita. Dirinya merupakan Tim Sukses dari calon legislatif DPRD Kota Manado Dapil Wenang-Wanea,” jelas Michael.
Dari pelaku FA, Polisi telah mengamankan barang bukti berupa uang, amplop berisi uang, kartu keluarga dan APK.
“Barang bukti yang diamankan dari pelaku FA yaitu 8 buah stiker, 2 buah handphone, uang sejumlah Rp. 6.450.000,-, 129 buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp. 50.000,-, dan 2 buah kartu keluarga,” sebut Michael.
Selanjutnya Michael mengatakan, “Berdasarkan dari hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sulut, kedua pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” pungkas Kombes Pol Michael Irwan Thamsil.
Diinformasikan pula, bahwa untuk praktik poltik uang ini, kedua tersangka terancam dijerat dengan Pasal 523 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 48 juta.
