Manado, SUDARA.ID – Ruang Serbaguna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi saksi alotnya pembahasan terkait kerusakan jalan nasional yang menghubungkan Likupang Timur (Minut) dan Ranowulu (Bitung). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang digelar Senin (4/5/2026), ancaman keselamatan warga akibat kerusakan infrastruktur di lingkar tambang menjadi sorotan tajam.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, didampingi Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Sekretaris Komisi Yongkie Limen, serta jajaran anggota Komisi III lainnya. Hadir pula perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut, manajemen PT Meares Soputan Mining (MSM)/PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), aparat kepolisian, serta masyarakat terdampak.
Ketegangan sempat mewarnai ruangan saat Pendamping Masyarakat Ranowulu (PMR), Pdt. Stevanus Sumolang, melayangkan interupsi keras. Ia menengarai aktivitas blasting atau peledakan yang dilakukan pihak perusahaan menjadi biang kerok hancurnya jalan nasional dan memicu abrasi hebat.
”Jalan abrasi itu sudah berkali-kali rusak akibat blasting. Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan. Jangan biarkan warga yang menilai kelayakan, sementara mereka yang menanggung risikonya,” tegas Stevanus dengan nada getir.
Persoalan kian pelik dengan munculnya keluhan warga Desa Tinerungan terkait ganti untung lahan yang belum menemui titik temu. Buntut dari alotnya negosiasi harga, warga sempat mengambil langkah ekstrem dengan menutup akses jalan alternatif milik PT MSM.
Dombo Kambey, perwakilan warga, menegaskan bahwa pemblokiran akan terus berlanjut hingga ada kepastian pembayaran. “Bayar dulu kampung kami, baru akses jalan bisa dibuka,” cetusnya.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT MSM/TTN, David Sompie, menyatakan pihaknya telah berupaya membangun rute baru yang lebih aman dari titik longsor atas persetujuan BPJN. Namun, status jalan tersebut saat ini masih dalam proses administrasi hibah.
”Kami memohon izin kepada instansi terkait agar jalan perusahaan ini bisa digunakan publik secara resmi sembari menunggu proses tukar guling selesai,” jelas David.
Di penghujung rapat, Sekretaris Komisi III DPRD Sulut, Nick Lomban, menekankan pentingnya kompromi dari kedua belah pihak. Politisi Partai NasDem ini meminta agar masyarakat dan perusahaan tidak terjebak dalam ego sektoral terkait nilai kompensasi.
Rekomendasi Utama RDP:
-Kesepakatan Harga: Masyarakat diminta tidak mematok harga terlalu tinggi, sementara perusahaan diminta memberikan penawaran yang adil.
– Pembukaan Akses: Segera merealisasikan pembayaran agar blokade jalan dibuka demi kepentingan publik yang lebih luas.
– Keamanan Infrastruktur: Memastikan jalur alternatif layak dan aman dilalui kendaraan umum.
”Pihak perusahaan pada dasarnya bersedia membayar. Kami mengimbau masyarakat menurunkan sedikit ego soal harga, dan perusahaan pun harus menyanggupi nilai yang wajar. Harus ada win-win solution agar akses publik kembali lancar,” pungkas Nick Lomban.
