Bitung, SUDARA.ID – Walikota Bitung Hengky Honandar menegaskan bahwa penerapan efisiensi anggaran di Kota Bitung akan selalu mengedepankan kepentingan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Pemerintah Kota Bitung sudah dalam tahapan efisiensi, dengan tetap memperhatikan prioritas anggaran yang menyentuh masyarakat,” kata Walikota Hengky Honandar.
Hal ini disampaikan Walikota saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan dan Asistensi Efisien Belanja pada APBD tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dihadiri langsung oleh Wamendagri RI, Bima Arya Sugiarto bersama Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (12/3/2025).
Rakor bersama Kemendagri ini membahas tentang sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait efisiensi anggaran, program prioritas, investasi strategis, ruang fiskal daerah, dan reformasi birokrasi.
Sebagaimana yang ditegaskan Wamen Bima Arya, “Diharapkan kebijakan ini mampu meningkatkan transparansi dan pertumbuhan ekonomi didaerah,” ujar Wamen.
Dibukannya ruang diskusi memberi kesempatan bagi Para Kepala Daerah beserta jajaran SKPD yang hadir, untuk mengungkapkan berbagai potensi tantangan yang dihadapi dalam melakukan tata kelola APBD di daerahnya masing-masing.
Diskusi dua arah tersebut, telah merekomendasikan berbagai langkah strategis yang bisa diterapkan Pemerintah Daerah dalam memutuskan suatu arah kebijakan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Sinergitas ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengerahkan segala kemampuan daerah, untuk melaksanakan percepatan pembangunan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pada prinsipnya daerah patuh dan taat terhadap perintah undang-undang dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini, Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Walikota Hengky Honandar usai gelar Rakor bersama Wamendagri siang tadi di Kompleks Kantor Gubernur Sulut.
Hal ini selaras dengan arahan Wamendagri yang mengingatkan para Kepala Daerah, agar fokus pada program strategis Presiden, seperti peningkatan gizi masyarakat, Sekolah Garuda (program penguatan pendidikan karakter), rehabilitasi irigasi, dan swasembada pangan.
Tentunya hal ini juga menjadi catatan penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa efisiensi yang dimaksud Presiden bukanlah memotong alokasi sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan, melainkan mengoptimalkan pengeluaran untuk perjalanan dinas, alat tulis kantor, konsumsi rapat, dan jasa konsultan.
Sebagaimana yang sempat diutarakan Wamendagri siang tadi, “Efisiensi harus dilakukan hingga ke satuan terkecil. Ini bukan tentang mengurangi layanan publik, tetapi menghindari pemborosan anggaran yang tidak produktif,” tegasnya.
Untuk itu, Wamen meminta agar seluruh Kepala Daerah dapat mendisiplinkan penggunaan anggaran untuk memastikan dana dialokasikan pada program prioritas dan strategis nasional yang berfondasi pada visi, menuju Indonesia Emas 2045.
