Manado, SUDARA.ID – Jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebenarnya telah membuka pintu lebar-lebar untuk menyambut kedatangan berbagai organisasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (17/6/2026) sore.
Bahkan, demi menghormati para demonstran, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, bersama dua srikandi dewan, Hillary Julia Tuwo dan Jeane Laluyan, telah turun langsung ke halaman depan dan berdiri bersiap menyambut jeritan aspirasi mahasiswa. Namun sangat disayangkan, ruang dialog yang telah dibuka lebar itu seketika tertutup setelah situasi di lapangan berubah dan berakhir ricuh.
Sejak massa aksi mulai memadati Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi Satu sekitar pukul 16.00 WITA, ketiga legislator ini diketahui sudah berada di area depan Gedung DPRD. Mereka mengabaikan sekat formal ruangan kantor dan memilih berdiri di baris depan halaman demi mendengarkan langsung poin-poin tuntutan terkait kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, serta rentetan isu lokal Sulut.
Melalui pengeras suara, Royke Anter yang didampingi Hillary dan Jeane sempat mengimbau para mahasiswa agar menyampaikan orasi secara aman, damai, dan tertib. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan lembaga legislatif terhadap hak kebebasan berpendapat kaum intelektual.
Namun, ketegangan justru memuncak di luar kendali. Massa aksi yang mendesak masuk secara paksa mulai melakukan tindakan di luar koridor hukum. Aksi pembakaran ban bekas, pelemparan, penggunaan bambu, hingga perobohan pagar utama Gedung DPRD membuat situasi menjadi mencekam dan mengancam keselamatan di lokasi kejadian.
Melihat kondisi yang tidak lagi kondusif, aparat kepolisian akhirnya mengambil tindakan tegas dan terukur dengan memukul mundur massa ke arah SPBU Kairagi guna mengamankan area ring satu gedung rakyat tersebut.
Komitmen Kawal Aspirasi Meski Kecewa Tindakan Anarkis
Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, dalam keterangan resminya mengungkapkan rasa kecewa sekaligus menegaskan bahwa DPRD Sulut tidak pernah menutup ruang bagi generasi penerus bangsa.
”Kami membuka diri, membuka ruang sebesar-besarnya bagi adek-adek mahasiswa. Kami tadi sudah bersiap-siap, bersama dengan saya ada Ibu Hillary Tuwo dan Ibu Jeane Laluyan, sebenarnya ingin menerima mereka. Kami juga sudah menyampaikan lewat pengeras suara agar aspirasi disampaikan secara aman dan tertib,” ungkap Royke dengan nada sesal.
Royke menambahkan, tindakan anarkis yang terjadi di lapangan secara langsung telah merenggut rasa aman dan nyaman di lingkungan kerja pemerintahan.
”Sangat disayangkan, belum sempat disampaikan aspirasinya, sudah dibubarkan oleh aparat keamanan karena memang aksi-aksi tadi sudah mulai tidak tertib. Mulai dari pembakaran ban, pelemparan, penggunaan bambu, itu tidak membuat kami anggota DPRD merasa aman dan nyaman,” jelasnya.
Meski unjuk rasa tersebut diwarnai insiden pengrusakan fasilitas publik, Royke menegaskan bahwa ia bersama Hillary Tuwo dan Jeane Laluyan akan tetap berkomitmen mengawal substansi tuntutan mahasiswa. Pihak dewan dipastikan akan berkoordinasi dengan perwakilan mahasiswa yang sempat diamankan di lobi gedung.
”Aspirasi tadi belum sempat kami dengar secara utuh, tapi kami akan berkoordinasi nanti dengan adek-adek mahasiswa yang sudah ada di dalam terkait apa yang menjadi keinginan mereka. Kalau itu tanggung jawab daerah, bersama Pemprov Sulut tentu akan kami tindaklanjuti. Kalau kewenangan pusat, tentu kami bawa ke pemerintah pusat,” tegas politisi partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, Royke mengingatkan bahwa beberapa minggu sebelumnya, DPRD Sulut juga telah membuktikan komitmennya dengan membawa aspirasi Aliansi Mahasiswa Sulut langsung ke DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta.
Sebagai penutup, ia mengimbau agar di masa mendatang, gerakan mahasiswa dapat mengedepankan jalur dialog formal yang lebih tertib, seperti melayangkan surat resmi atau mengirimkan delegasi kecil untuk audiensi.
”Kami berharap ke depan tolong disampaikan secara aman dan tertib. Kami selalu membuka ruang karena mereka adalah penerus bangsa. Mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan ada di antara mereka yang menjadi anggota DPRD dan akan merasakan bagaimana kerja-kerja di lembaga ini,” pungkasnya.
