Manado, SUDARA.ID – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Utara, Louis Carl Schramm menyatakan dukungannya kepada para pegiat Anti Korupsi yang ada di Sulawesi Utara untuk terus melakukan pergerakan melawan praktik ‘Rasuah’ yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara di Bumi Nyiur Melambai, melalui penerapan politik anggaran yang berintegritas berlandaskan asas keterbukaan.
Hal tersebut disampaikannya langsung di hadapan massa Koalisi Pegiat Antikorupsi Sulawesi Utara, yang menggelar aksi damai dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, di depan Gedung Cengkeh, Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (9/12/2025).
“Selamat (memperingati) Hari Anti Korupsi,” seru Schramm sebagai bentuk apresiasi atas semangat para Aktivis Sulut, yang selama ini konsisten melakukan pengawasan terhadap bergulirnya berbagai kegiatan yang dalam pelaksanaannya melalui penganggaran dana belanja pemerintah.
Selanjutnya, Schramm yang saat itu hadir ditengah para peserta aksi bersama dengan empat anggota dewan lainnya, juga menyikapi aspirasi para peserta aksi yang terdiri dari barisan LSM, wartawan, dan aktivis publik, yang dalam orasinya menegaskan pentingnya integritas politik anggaran melalui penerapan asas keterbukaan dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen publik.
“Buat teman-teman pegiat Anti Korupsi, Kami sepakat ikut mendukung langkah teman-teman, supaya adanya transparansi,” lugas Schramm, disambut hangat riuh tepuk tangan para peserta aksi.
Pernyataan tersebut, dilanjutkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Prov. Sulut tersebut dengan mempersilahkan masyarakat untuk dapat mengakses data terkait dengan penggunaan dana APBD yang ada di DPRD.
“Apa yang dimintakan kemarin ke kita, data-data yang ada, silahkan, karena data-data yang ada di dewan ini semua terbuka untuk semua, untuk masyarakat,” ujar Schramm.
“Ah, tepuk tangan,” ujar salah seorang peserta aksi, mengapresiasi pernyataan Schramm.
Menurut Schramm, Pegiat Anti Korupsi sangat penting sebagai agen perubahan, pengawas, pendidik, dan pendorong integritas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil, dengan cara mengedukasi masyarakat, melalui tuntutan moral terkait akuntabilitas, mengungkap kasus korupsi, serta menjadi teladan moral demi mewujudkan masa depan yang bebas korupsi dan bermartabat bagi bangsa.
“Jadi sekali lagi, Kami mendukung teman-teman pegiat Anti Korupsi untuk tetap berjuang dalam pergerakannya,” tegas Schramm.
Schramm juga mengapresiasi aksi damai yang dilakukan para pegiat Anti Korupsi tersebut tidak hanya dilakukan di DPRD Sulut, tetapi juga diberbagai instansi penegakkan hukum yang ada di Sulawesi Utara.
“Kami mengapresiasi buat teman-teman yang sudah dari Pengadilan Negeri, ke DPRD, nanti ke Kejaksaan juga, untuk mengingatkan, bahwa Anti Korupsi ini penting,” hatur Schramm.
Hadirnya Louise Schramm bersama 4 orang anggota Dewan lainnya, diantaranya, Henry Walukow (Anggota fraksi Partai Demokrat), Nick Lomban (Anggota fraksi Partai NasDem), Jeane Laluyan (Anggota fraksi PDI Perjuangan), Rhesa Waworuntu (Anggota fraksi PDI Perjuangan), yang keluar dari Gedung Cengkeh menemui serta mendengarkan satu per satu keluhan serta aspirasi, serta membuka ruang dialog, menunjukkan gambaran positif mengenai budaya politik di DPRD Provinsi Sulut, yang tidak anti kritik, merakyat serta tidak menjaga jarak.
Menutup sesi aksi damai siang itu, Koalisi selanjutnya menyerahkan daftar tuntutan moral, termasuk pembukaan pembahasan APBD ke publik, penguatan pengawasan terhadap OPD, penolakan gratifikasi, dan penegasan bahwa tidak boleh ada program fiktif dalam pembangunan.
