Manado, SUDARA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, memahami keprihatinan warga terkait kerusakan beberapa ruas jalan yang beresiko menyebabkan kecelakaan.
Foto-foto dan video viral mengenai kondisi infrastruktur di media sosial turut menjadi atensi Gubernur yang segera menginstruksikan jajaran Dinas PUPR untuk melakukan langkah percepatan perbaikan pada ruas jalan provinsi.
Selain itu, upaya solusi terpadu juga ditempuh melalui koordinasi intensif bersama BPJN untuk jalan nasional, serta mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar memprioritaskan keluhan warga di wilayah masing-masing.
Upaya ini ditempuh Pemerintah Provinsi mengingat tidak semua jalan di wilayah Sulut berada di bawah kendali anggaran Pemprov Sulut, sehingga dibutuhkan sinergi lintas sektoral untuk memuluskan kembali ruas jalan seperti sedia kala.
Sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut, Deicy Paath, masyarakat perlu mengetahui penanganan infrastruktur jalan terikat pada pembagian wewenang tata kelola.
“Perlu dipahami bahwa berdasarkan regulasi, status jalan terbagi menjadi tiga, yakni jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota,” ujar Deicy, dikutip TribunManado, Rabu (18/3/2026).
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Jalan, status jalan terbagi menjadi tiga kategori:
– Jalan Nasional: Menghubungkan antar-ibu kota provinsi. Dikelola dan diperbaiki oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR/BPJN).
– Jalan Provinsi: Menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota. Ini merupakan wewenang penuh Pemprov Sulut.
– Jalan Kabupaten/Kota: Menghubungkan antar-kecamatan atau desa. Ini merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.
Dengan demikian regulasi tersebut menegaskan bahwa Pemprov dilarang mengalokasikan APBD Provinsi untuk memperbaiki jalan yang berstatus Nasional atau Kabupaten/Kota.
“Jika itu dilakukan, justru akan menjadi temuan pelanggaran administrasi keuangan,” jelas Deicy.
Meskipun terikat batasan kewenangan anggaran, Deicy menegaskan bahwa Pemprov Sulut tidak akan berpangku tangan. Fokus utama saat ini adalah mencari solusi konkret melalui koordinasi intensif di berbagai tingkatan guna menindaklanjuti keluhan warga, termasuk untuk ruas jalan yang bukan merupakan kewenangan provinsi.
Pemerintah sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyuarakan aspirasi demi keamanan dan kelancaran serta keselamatan bersama di jalan raya. Namun, agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat, Deicy mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan cermat dalam
penyampaian informasi di media sosial sesuai dengan kewenangan instansi terkait.
“Dengan penyampaian yang tepat sasaran, koordinasi dan perbaikan di lapangan tentu akan jauh lebih efektif,” pungkasnya.
