Manado, SUDARA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, melakukan penyelarasan terhadap orientasi kebijakan kependudukan daerah. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kini tidak lagi diposisikan sekadar alat pengendalian jumlah penduduk, melainkan bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk memanen manfaat dari momentum bonus demografi menyongsong era Indonesia Emas 2045.
Fokus utama Pemprov Sulut saat ini adalah mengelola penduduk usia produktif agar menjadi aset daerah yang menguntungkan. Hal ini diwujudkan melalui strategi penguatan ketahanan keluarga guna mencetak generasi masa depan yang berkualitas tinggi dan berdaya saing demi kemajuan Sulawesi Utara.
”Pembangunan keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dari keluarga yang kuat, lahir generasi masa depan yang akan menentukan arah pembangunan daerah,” ujar Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026 di Manado, Rabu (15/4/2026).
Transformasi ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN). Inspektur Utama BKKBN, Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, menjelaskan secara daring bahwa Bangga Kencana kini menjangkau seluruh siklus kehidupan (life cycle).
Orientasi baru ini tidak lagi bicara soal pembatasan kelahiran semata, tetapi intervensi holistik yang menjamin kualitas setiap individu mulai dari masa remaja, persiapan pranikah, masa kehamilan (1.000 Hari Pertama Kehidupan), hingga pemberdayaan lansia melalui program Lansia Berdaya.
Guna memastikan bonus demografi menjadi keuntungan kompetitif bagi daerah, Pemprov Sulut memberikan perhatian khusus pada data yang masih memerlukan kerja keras di lapangan:
– Prevalensi Stunting: Berada pada angka 20,8 persen, yang memerlukan intervensi berbasis keluarga agar tidak menghambat potensi kecerdasan generasi mendatang.
– Total Fertility Rate (TFR): Tercatat di level 2,04, menunjukkan tingkat kelahiran yang sudah sangat ideal untuk menjaga keseimbangan populasi.
– Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15–19 tahun): Mencapai 33,2 per 1.000 perempuan, yang menjadi fokus edukasi agar remaja dapat merencanakan masa depan dengan lebih matang.
Sebagai langkah konkret mengonversi tantangan menjadi peluang, Pemprov Sulut telah mengintegrasikan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah sejak tahun 2025. Langkah ini memastikan kebijakan pembangunan berbasis pada data yang akurat agar tepat sasaran.
Wagub Mailangkay juga menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan reproduksi dan optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK). Menurutnya, pemerataan layanan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil adalah kunci agar tidak ada satu pun keluarga yang tertinggal dalam proses peningkatan kualitas manusia di Sulut.
“Kita tidak boleh lengah. Persoalan kependudukan hari ini akan menentukan kualitas pembangunan di masa depan,” tegas Mailangkay di hadapan para pemangku kepentingan.
Pemerintah juga memperkuat pembangunan karakter melalui program Generasi Berencana (GenRe) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Program ini menjadi “benteng” agar remaja Sulut produktif dan terhindar dari risiko sosial yang dapat menghanguskan peluang mereka di masa bonus demografi.
Rakorda Bangga Kencana 2026 ini diharapkan menjadi titik balik penanganan isu kependudukan di Sulawesi Utara melalui langkah konkret yang mampu menjawab persoalan riil di lapangan, mulai dari penanganan keluarga berisiko stunting hingga penguatan layanan di wilayah kepulauan.
Pada akhirnya, kualitas kebijakan publik tidak lagi diuji melalui perencanaan di atas kertas, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kualitas hidup setiap unit keluarga di Bumi Nyiur Melambai.
