Bitung, SUDARA.ID – Pemerintah Kota Bitung menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dukungan strategis ini ditegaskan langsung oleh Walikota Bitung, Hengky Honandar SE, saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bitung, Carlos E. Siburian SST MSi, di ruang kerja Walikota, Kamis (16/4/2026).
Pelaksanaan lapangan SE2026 di Kota Bitung dijadwalkan akan berlangsung selama empat bulan, mulai dari 1 Mei hingga Agustus 2026 mendatang.
Juru Bicara Pemkot Bitung, Altin Tumengkol SIP MSi, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mengoordinasikan persiapan teknis sekaligus memohon dukungan Pemkot untuk memastikan pendataan berjalan optimal. Sensus ini menjadi instrumen penting dalam memotret kondisi riil perekonomian masyarakat secara menyeluruh di Kota Cakalang.
”Walikota menyambut baik dan menyatakan siap memberikan dukungan penuh. Beliau menilai data hasil sensus ini nantinya akan menjadi dasar penting dalam menyelaraskan program pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi terkini,” ujar Altin.
Selain penguatan basis data makro melalui SE2026, sinergi ini juga mencakup penguatan statistik hingga ke level akar rumput. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan program Kelurahan Cinta Statistik (SiCantik) tahun 2026 yang akan menyasar tiga kelurahan di Kecamatan Girian. Program ini diharapkan memperkuat kemampuan unit pemerintahan paling bawah dalam mengelola data wilayah secara mandiri dan akurat.
Urgensi pelaksanaan SE2026 kali ini dirasa sangat mendesak mengingat adanya disrupsi teknologi dan perubahan pola ekonomi pasca-pandemi. Sejalan dengan arahan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Musrenbang RKPD Sulawesi Utara pekan lalu (9/4), sensus ekonomi kelima ini akan mencatat fenomena ekonomi baru secara komprehensif.
Sensus kali ini tidak hanya menyasar sektor konvensional, tetapi juga menjangkau:
– Aktivitas Ekonomi Digital: Termasuk content creator, transaksi di marketplace, hingga media sosial.
– Sektor Ekonomi Baru: Mencakup operasional bullion bank hingga perdagangan karbon (carbon trading).
– Seluruh Skala Usaha: Mendata seluruh lapangan usaha mulai dari warung rumahan (UMKM) hingga perusahaan industri besar.
Untuk menjamin keakuratan data di tengah kompleksitas tersebut, BPS telah menyiapkan tiga mekanisme pendataan yang fleksibel bagi pelaku usaha. Mekanisme tersebut meliputi:
1. Pengisian mandiri melalui kuesioner online untuk Usaha Besar dan Menengah (UBM).
2. Wawancara langsung petugas untuk usaha besar.
3. Pendataan berbasis gadget bagi pelaku UMKM.
Terkait proses pendataan lapangan, Amalia meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir atau ragu. Ia menegaskan bahwa seluruh kerahasiaan data yang diberikan oleh masyarakat dilindungi oleh payung hukum yang kuat.
”Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS menjamin kerahasiaan data setiap usaha. Kami mengimbau masyarakat untuk menerima petugas dengan baik serta memberikan jawaban yang jujur dan akurat, karena manfaat data ini akan kembali lagi untuk kesejahteraan keluarga kita,” tandasnya.
Sebagai langkah konkret untuk mengakselerasi kesuksesan agenda ini, Pemerintah Kota Bitung berkomitmen melakukan sosialisasi secara masif. Dalam waktu dekat, Pemkot akan mengeluarkan instruksi atau edaran kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan asosiasi usaha, termasuk memfasilitasi kegiatan “Ngisi Bareng” (Ngibar) kuesioner guna memastikan partisipasi aktif masyarakat Kota Bitung berjalan maksimal.
