Manado, SUDARA.ID – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., bersama Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, S.H., M.H., menerima kedatangan ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus (Mapalus) pendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran (Pragib) Sulut. Aksi damai ini berlangsung tertib di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Kamis (25/6/2026).
Selain menyuarakan dukungan penuh terhadap sejumlah program prioritas pemerintah pusat, massa aksi juga membawa sejumlah aspirasi krusial terkait sektor pertambangan dan pertanian di daerah bumi nyiur melambai.
Dialog Terbuka dan Orasi di Atas Mobil Massa
Guna menyerap aspirasi secara komprehensif, Gubernur Yulius mengundang sekitar 20 orang perwakilan massa untuk berdialog langsung di ruang rapat guna membedah rincian poin tuntutan yang dibawa.
Usai pertemuan terbatas tersebut, pemandangan menarik terlihat saat Gubernur Yulius langsung turun menemui seluruh peserta aksi di halaman kantor. Demi memastikan pesan pemerintah terdengar jelas, mantan Jenderal TNI bintang dua ini bahkan naik ke atas kendaraan operasional milik massa untuk menyampaikan orasinya.
”Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Kami menilai program MBG ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas SDM, sekaligus mampu memberikan multiplier effect bagi ekonomi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal yang masuk dalam rantai pasok pangan,” ujar Yulius di hadapan massa.
Capaian Stunting dan Stimulus Pertanian
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius juga memaparkan sejumlah capaian mentereng Provinsi Sulut. Saat ini, Sulut menempati posisi pertama di Pulau Sulawesi dalam keberhasilan menurunkan angka stunting, sebuah capaian yang selaras dengan fokus pemenuhan gizi nasional milik pemerintah pusat.
Untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, ia membeberkan sejumlah realisasi bantuan konkret dari pemerintah pusat yang siap digulirkan bagi para petani, antara lain:
– Pengembangan 15.000 hektare lahan sawah.
– Penyaluran bibit jagung untuk 15.000 hektare lahan.
– Bantuan bibit kelapa untuk peremajaan komoditas unggulan daerah.
Komitmen Regulasi Tambang Rakyat
Menjawab tuntutan massa terkait percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sulut tidak tinggal diam. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.
”Langkah ini kami tempuh agar proses regulasi dan legalisasi aktivitas pertambangan rakyat segera terealisasi. Target kami jelas, memberikan kepastian hukum serta menjamin keamanan kerja bagi para penambang lokal kita,” tegasnya.
Aksi penyampaian pendapat ini berjalan dengan sangat kondusif dari awal hingga usai. Setelah mendengar tanggapan resmi dari pihak eksekutif, massa Koalisi Mapalus Pragib membubarkan diri secara teratur untuk melanjutkan perjalanan menyampaikan aspirasi ke Markas Polda Sulawesi Utara dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.
