Kairagi Satu (Manado), SUDARA.ID – Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara terkait Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut, Senin (14/9/2026), mendadak riuh. Politisi senior DPRD Sulut, H Amir Liputo, SH, mengambil panggung utama dengan melayangkan interupsi krusial yang menyuarakan tiga keluhan mendesak warga di hadapan Gubernur Yulius Selvanus dan Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen.
Amir secara tegas mengingatkan bahwa situasi di tengah masyarakat memerlukan tindakan cepat dari pemerintah daerah, mulai dari percepatan penetapan anggaran hingga masalah perut dan keamanan warga.
1. Desak Pembahasan APBD-P Dikebut Secepatnya
Poin utama yang menjadi perhatian Amir adalah sempitnya waktu pembahasan APBD Perubahan 2026. Dengan penambahan belanja sebesar Rp191 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) Rp63 miliar, Amir khawatir kendala birokrasi dan evaluasi Kemendagri yang memakan waktu satu bulan akan membuat nomor registrasi APBD baru keluar pada November.
”Waktu kita sangat sempit. Pekan depan ada agenda HUT Provinsi, lalu evaluasi Kemendagri biasanya satu bulan. Jika keterlambatan terjadi, pekerjaan infrastruktur terutama di wilayah kepulauan tidak akan selesai di waktu tersisa. Usul konkret kami, kita selesaikan pembahasan anggaran ini dalam sehari dua hari agar jadwal tetap terkejar,” tegas Amir.
2. Minta Operasi Pasar “Rica” Pakai Dana BTT
Isu kedua yang disampaikan Amir adalah melonjaknya harga cabai rawit (rica) yang sempat menyentuh angka ekstrem Rp200.000 per kilogram. Sembari berseloroh mengenai pesan WhatsApp dari ibu-ibu yang mengeluhkan kinerja Dewan, Amir mendesak Gubernur untuk menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) demi menggelar operasi pasar khusus.
”Orang Sulawesi Utara kalau tidak makan rica, bukan orang Sulut. Ini kejadian luar biasa. Di Makassar harga rica masih di bawah Rp100.000 per kilo. Mohon dengan sangat ada operasi pasar khusus untuk menekan harga ini,” ujarnya.
3. Keamanan Kota dan Kelangkaan BBM
Poin terakhir yang disuarakan Amir menyoroti maraknya kasus kejahatan senjata tajam (sajam) di Kota Manado serta antrean panjang BBM di sejumlah SPBU, termasuk jenis Pertalite dan Solar yang mulai langka di wilayah Bolaang Mongondow, kepulauan, hingga Kota Manado.
Amir meminta pihak kepolisian menghidupkan kembali patroli motor hingga ke lorong-lorong pemukiman warga untuk mengantisipasi aksi kriminalitas. Di sisi lain, ia juga mengusulkan agar Pemprov Sulut segera memanggil pihak Pertamina guna mengurai penyebab pasti antrean kendaraan di SPBU.
”Kita duduk di Dewan membahas anggaran, sementara di luar sana rakyat kita harus antre untuk bahan yang sangat pokok, urat nadi ekonomi. Hal ini disampaikan bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi agar ada solusi nyata,” pungkas Amir.
Ditanggapi Positif oleh Pimpinan
Interupsi bernas dari Amir Liputo tersebut mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen. Terkait masalah harga cabai, Silangen mengungkapkan bahwa Pemprov Sulut dan Bank Indonesia telah melangkah lebih dulu dengan mendatangkan 2,4 ton cabai rawit dari Jawa Timur yang dijual dengan harga terjangkau Rp57.000 per kilogram.
”Percayalah, apa yang dipikirkan Pak Amir kita pikirkan bersama. Untuk operasi pasar cabai, Pak Gubernur sudah satu langkah ke depan mengambil pasokan dari Jawa Timur. Harganya Rp57.000, sudah jalan dan pasokannya siap disalurkan,” tanggap Andi Silangen.
Usai interupsi dan penyampaian jawaban resmi, Rapat Paripurna yang menandai pengesahan pembicaraan tingkat satu oleh seluruh fraksi (PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Demokrat, dan Gerindra) tersebut ditutup untuk dilanjutkan ke rapat teknis antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut. (Ridho L Tobing)
