Kairagi Satu (Manado), SUDARA.ID – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulut pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan untuk membahas langkah-langkah percepatan target perekaman data kependudukan serta pemerataan distribusi fasilitas penunjang di berbagai daerah.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPRD Sulut, Muliadi Paputungan, menyoroti dua agenda krusial: optimalisasi relawan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta standarisasi penyaluran bantuan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan perangkat perekaman KTP.
Muliadi mendorong Dinas Dukcapil Provinsi untuk segera mengevaluasi alokasi tambahan anggaran bagi relawan pendampingan, khususnya yang melibatkan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dinilai penting guna mendongkrak capaian target IKD secara signifikan. Ia juga menekankan perlunya instruksi yang solid dan terpadu hingga ke tingkat perangkat desa di kabupaten/kota. Menurutnya, keberhasilan maupun kendala pencapaian target di suatu daerah merupakan cerminan tanggung jawab bersama.
“Walaupun Dukcapil Provinsi sifatnya koordinasi, secara evaluasi kita adalah satu kesatuan Sulawesi Utara. Jadi kalau ada satu kabupaten yang pencapaiannya kurang, kita tidak bisa memisahkan atau menyalahkan kabupaten tersebut. Semua harus dilihat secara keseluruhan,” tegas Muliadi.
Selain optimalisasi IKD, legislator asal daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini turut mempertanyakan indikator standarisasi dalam penyaluran bantuan mesin ADM dari pemerintah. Ia menyarankan agar fasilitas penunjang tersebut diprioritaskan bagi wilayah-wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis berat, alih-alih ditempatkan di daratan utama yang aksesibilitasnya relatif mudah.
“Kalau wilayah daratan seperti Bolmong Utara, dari desa satu ke desa paling ujung itu hanya butuh waktu sekitar 20 menit. Mengapa mesin perekaman ini tidak digeser ke wilayah kepulauan? Sehingga masyarakat yang sedang berkunjung ke pulau sebelah untuk acara keluarga atau pernikahan bisa sekaligus melakukan perekaman KTP di sana tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten,” usulnya memberikan perumpamaan.
Menanggapi berbagai sorotan dan masukan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulut, Denny Mangala, memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengadaan dan distribusi fasilitas tersebut. Denny menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan wewenang dalam menentukan titik lokasi intervensi penerima bantuan mesin ADM.
“Terkait bantuan mesin perekaman, semua yang menentukan adalah pemerintah pusat. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh pusat untuk wilayah seperti Kabupaten Minahasa, Kota Kotamobagu, dan Tomohon, yang memang dinilai berdasarkan pertimbangan kepadatan dan kebutuhan aktivitas manusia di sana,” jelas Denny Mangala.
Kendati distribusi akhir merupakan kewenangan pusat, Denny menyambut positif berbagai gagasan konstruktif yang disampaikan oleh jajaran Komisi I DPRD Sulut. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat sinergi dalam mengatasi berbagai hambatan sosiologis dan geografis di lapangan.
“Saya berharap kita semua bisa bergerak bersama-sama supaya kita bisa mempercepat perekaman KTP di Sulawesi Utara ini,” pungkasnya menutup rapat.
