Wanea (Manado), SUDARA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., saat membuka secara resmi kegiatan Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (4/8/2026).
Agenda strategis ini menjadi momentum penting penguatan sinergi antara Pemprov Sulut dan Ombudsman Republik Indonesia demi mendorong kualitas pelayanan publik yang prima hingga ke tingkat kabupaten/kota serta instansi vertikal.
Sebelum gelaran entry meeting, Gubernur Yulius Selvanus menerima kunjungan kerja Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H., bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut, Meilany F. Limpar, S.H., M.H. Kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi tersebut menjadi landasan kokoh bagi pelaksanaan penilaian yang menyasar pemerintah daerah dan lembaga di 15 kabupaten/kota se-Bumi Nyiur Melambai.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan tolok ukur paling nyata dari hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat.
”Hadirnya kita di tempat ini menegaskan komitmen tunggal, yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat,” ujar Gubernur Yulius.
Pertahankan Predikat Opini Kualitas Tinggi
Atas kinerja tahun sebelumnya, Gubernur Yulius memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran perangkat daerah Pemprov Sulut yang berhasil meraih skor 84,18 dengan predikat “Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi” pada evaluasi Ombudsman RI Tahun 2025.
Apresiasi khusus diberikan kepada unit-unit pelayanan yang menjadi lokus penilaian utama Pemprov Sulut, yakni RSUD ODSK (skor 86,09), Dinas Pendidikan Daerah (skor 83,93), serta Dinas Sosial Daerah (skor 82,52). Gubernur juga memberikan pujian kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang sukses menyabet capaian tertinggi di tingkat kabupaten/kota se-Sulut.
Meski meraih hasil memuaskan, Purnawirawan Jenderal Bintang Dua ini mengingatkan agar jajaran birokrasi tidak cepat berpuas diri.
”Pertahanan terbaik adalah terus berbenah. Menghadapi penilaian Tahun 2026 yang kian ketat, saya instruksikan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti tiga rekomendasi utama Ombudsman secara nyata,” tegas Gubernur Yulius.
Adapun tiga instruksi tegas Gubernur Yulius mencakup:
1. Penyelarasan Dokumen Perencanaan: Mengintegrasikan pembenahan kualitas pelayanan publik secara substantif ke dalam dokumen Renja dan Renstra daerah.
2. Alokasi Anggaran & Fasilitas Inklusif: Menyediakan anggaran memadai untuk penyempurnaan sarana-prasarana, terutama fasilitas yang ramah penyandang disabilitas serta peningkatan kapasitas SDM aparatur.
3. Evaluasi Berkelanjutan: Melaksanakan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan terstruktur.
Di samping aspek administratif, Gubernur Yulius Selvanus juga menyoroti tantangan nyata terkait fenomena iklim El Nino yang tengah melanda Sulawesi Utara. Mengingat ancaman kekeringan, potensi karhutla, dan ketahanan pangan, ia meminta seluruh instansi vertikal—termasuk jajaran Kepolisian, BPN, Imigrasi, hingga pemerintah daerah—untuk melipatgandakan kualitas pelayanan.
”Di tengah ancaman dampak iklim, pelayanan di sektor sosial, ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan, hingga keamanan masyarakat harus ditingkatkan secara ekstra. Birokrasi harus responsif, adaptif, dan selalu hadir memberi solusi cepat bagi warga,” tambahnya.
Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Abdul Ghoffar, menyampaikan apresiasinya atas komitmen tinggi Gubernur Yulius Selvanus beserta jajaran Pemprov Sulut.
”Saya bertemu dan berkoordinasi langsung dengan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling untuk membahas penguatan sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik. Ombudsman RI berkomitmen untuk terus mendorong pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan seluruh masyarakat Bumi Nyiur Melambai,” ungkap Abdul Ghoffar.
Kegiatan Entry Meeting ini turut dihadiri oleh para Bupati/Wali Kota se-Sulut, jajaran Polda Sulut yang diwakili Wakapolda, para Kepala Perangkat Daerah, jajaran Kantor Wilayah BPN/ATR, Imigrasi, Direktur RSUD, serta para pimpinan instansi vertikal se-Sulawesi Utara.
