Scroll untuk baca artikel
Example 360x360
Example 728x250
BeritaBisnis & EkonomiBitungPemerintahan

Hengky Honandar Hadiri Sertijab Perwakilan BPK RI Sulut, Fathan: Opini WTP Hendaknya Berimplikasi Langsung Pada Masyarakat 

1605
×

Hengky Honandar Hadiri Sertijab Perwakilan BPK RI Sulut, Fathan: Opini WTP Hendaknya Berimplikasi Langsung Pada Masyarakat 

Sebarkan artikel ini
Walikota Bitung, Hengky Honandar (kiri), saat menghadiri Sertijab Kepala Perwakilan BPK RI Sulut. (Foto: Ridho L Tobing)
Walikota Bitung, Hengky Honandar (kiri), saat menghadiri Sertijab Kepala Perwakilan BPK RI Sulut. (Foto: Ridho L Tobing)
Example 468x60

Manado, SUDARA.ID – Walikota Bitung, Hengky Honandar SE, menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara dari Dr. Arief Fadillah SE MM AK CA ERMAP GROP ORCA OSFA, kepada Bombit Agus Mulyo SE MM AK CA ERMAP GROP ORCA OSFA, di Aula BPK Jalan 17 Agustus, Wanea Kota Manado, Selasa (18/3/2025).

Hengky Honandar bergabung bersama rombongan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus bersama dengan para Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyambut pimpinan BPK RI Perwakilan Sulut yang baru, Bombit Agus Mulyo, yang sebelumnya menjabat Pimpinan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Example 300x600

Prosesi penandatanganan dan penyerahan memori jabatan dilakukan dihadapan Anggota VI BPK RI Drs H Fathan Subchi MAP CIISA ChFA, dan dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wagub Victor Mailangkay, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Paruntu dan Forkopimda Sulut.

Baca juga:   IOH Luncurkan Empowering Indonesia Report 2024 Dengan AI Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus dalam bagian dari sambutan menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Sulut pimpinan Bombit Agus Mulyo ini sekarang akan bermitra dengan Pemerintahan di Sulut, yang disebut Gubernur sebagai Komunitas Petarung.

“Pak Agus beserta Ibu, selamat bergabung dengan kami, Komunitas Petarung di Sulawesi Utara. Semoga Bapak-Ibu betah disini, dan kita bisa bergandengan tangan untuk bagaimana memajukan Sulawesi Utara dalam progres keuangan yang ada di Sulawesi Utara ini,” ucap Gubernur.

Sementara Anggota VI BPK RI Drs H Fathan Subchi menyoroti tantangan Bombit Agus yang lebih besar atas pemeriksaan keuangan atas 15 Kabupaten/Kota se-Sulut, sebelumnya hanya menangani pemeriksaan keuangan di 6 Kabupaten/Kota di Gorontalo.

Fathan mengatakan bahwa serah terima jabatan ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi, istilahnya tadi Pak Gubernur, gerak cepat, gerak cepat untuk memajukan pembangunan Sulawesi Utara.

Baca juga:   Catatan Walikota Bitung Saat Hadiri Musrenbang Nasional 2024 di Jakarta

“Makan nasi kuning di Saroja, pergi ke Tomohon lihat festival Bunga, opini WTP jadi bermakna, bila kesejahteraan sudah terasa,” pantun Fathan yang mendapat aplaus dari para hadirin.

Pantun ini dilantunkannya untuk menyoroti bagaimana opini WTP hendaknya berimplikasi pada budget anggaran APBD yang bermanfaat nyata langsung bagi masyarakat, khususnya pengurangan kemiskinan.

“Isu-isu tentang audit APBD, akan akan menjadi isu kita bersama, dalam mengakselerasi beberapa agenda-agenda besar masyarakat Sulawesi Utara, dan, dibawah pimpinan baru Bapak Gubernur ini, saya kira kita mengalami model baru, bagaimana quality action dengan pemeriksaan yang berkualitas,” ujar Fathan.

Fathan juga menyampaikan bahwa agenda BPK RI tahun ini bertumpu pada mengedepankan pencegahan. “BPK tahun ini mengedepankan pada pencegahan. Kita tidak bangga dengan jumlah temuan yang besar, karena itu tidak akan selesainya. Inten, asistensi, koordinasi dan konsolidasi, kita lakukan pencegahan,” tegas Fathan.

Baca juga:   Ini Profil Kapolres Bitung AKBP Albert Zai SIK MH

Untuk itu, Fathan berpesan agar seluruh Kepala Daerah bisa menjalankan fungsi Good Goverment dengan pola tata kelola keuangan yang baik.

“Saya berharap Bupati-Walikota, seluruh Satker untuk terus menjalankan fungsi-fungsi good government, menjalankan fungsi-fungsi tata kelola yang baik, tentu dengan bimbingan teknis pemeriksaan keuangan,” ujar Fathan.

“Itu perlu karena skenario besar kita adalah pemberantasan korupsi, dengan pencegahan yang akan kita kedepankan,” tandas Fathan.

Hal ini menjadi catatan penting bagi para Kepala Daerah, untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya masing-masing.

Example 300250
Example 120x600
Example 300250 Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *