Bitung, SUDARA.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan survei lokasi untuk lahan pembangunan Sekolah Rakyat, yang rencananya akan dibangun di Kota Bitung.
Tim Satker Pelaksanaan Strategis Wilayah Sulawesi Utara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipimpin Rachmat Julian Fajar, PPK Pelaksanaan Prasarana Startegis, Satker Pelaksanaan Startegis Sulut Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut, mengunjungi 2 lokasi milik Pemerintah Kota Bitung, yang berada di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga dan lokasi ke-2, di Waleleng Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sabtu (26/7/2025).
Kunjungan Tim Kementerian PU tersebut disambut oleh Kadis Sosial Kota Bitung, Lady Ambat SSTP, Kabid Linjamsos Sammy Lombogia S Sos, dan Federika Rahantoknam, Kabid Tata Ruang Dinas PUTR Kota Bitung, yang tampak penuh antusias menjawab dan menjelaskan seputar informasi terkait status dan kondisi kedua lokasi yang diusulkan Pemerintah Kota Bitung tersebut.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis dan berasrama yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, dengan program pendidikan berbasis asrama yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis, termasuk asrama, makan, dan kebutuhan dasar lainnya, kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter.
“Kami hari ini ke Kota Bitung ini, menindaklanjuti surat dari Kemensos ke Kementerian PU, terkait permohonan survei lokasi usulan Sekolah Rakyat,” tutur Rachmat Julian Fajar, saat ditanya wartawan terkait kunjungannya bersama Tim Surveyor Kementerian PU di Kota Bitung.
Fajar mengatakan bahwa titik lokasi yang di survei merupakan lokasi usulan yang tertera dilampiran surat Kemensos RI kepada Kementerian PU RI.
“Dilampiran ada lokasi di Kota Bitung itu, yang di Tandurusa, tadi kita sudah kesana melihat dan mengonfirmasi,” ucapnya.
Fajar juga menceritakan singkat terkait pengumpulan data dan informasi atas lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
“Jadi tujuan kita survei ini, yang pertama mengonfirmasi terkait keabsahan lahan, sertifikat dari kepemilikan lahan itu sudah jelas lahan milik Pemda Kota Bitung,” ucap Fajar.
Selain status kepemilikan lahan, Fajar juga memastikan, bahwa lahan tersebut tidak berlokasi pada ahan yang ditetapkan pemerintah untuk tujuan pelestarian lingkungan dan pertanian.
“Kemudian terkait tata ruang, jadi lokasi yang diusulkan ini tidak merupakan lahan zona hijau ataupun LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi), ataupun LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), dan itu nanti tertuang di dokumen KRK, Keterangan Rencana Kota/Kabupaten,” jelas Fajar.
Dirinya juga menjelaskan bahwa kondisi topografi terkait tingkat kemiringan dan ketinggian dan luas lahan, juga menjadi atensi krusial dari survei yang dilakukannya bersama Tim siang tadi.
“Kemudian kita juga mau melihat kondisi geografis dari lahan yang diusulkan terkait topografinya, karena ada beberapa syarat yang harus memang dipenuhi terkait topografi dari lahan yang diusulkan,” ujar Fajar.
Berdasarkan hasil pantauan SUDARA.ID dilokasi, Tim survei terlihat menggunakan Drone, yang tampak terbang tinggi mengitari berbagai sisi lokasi lahan.
Selain itu, ketersediaan prasarana jaringan dasar lingkungan di lokasi lahan juga menjadi dasar pertimbangan yang dimasukkan kedalam catatan survei.
“Kemudian ada juga mengecek terkait ketersediaan prasarana lain seperti jaringan listrik, kemudian sumber air bersih, apa sudah tercakup didalam lokasi yang diusulkan,” tutur Fajar.
Sementara saat ditanya terkait penentuan kelayakan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut, Fajar mengatakan, “Untuk penentuannya, inikan tugasnya hari ini kami menyurvei, mengumpulkan data, mengonfirmasi data yang diusulkan dalam proposal yang diajukan Kota Bitung. Nanti ini akan kami laporkan ke pusat. Nanti pembahasan hari ini, akan dibahas dipusat,” tuturnya.
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan gagasan Presiden Prabowo Subianto guna memutus transmisi kemiskinan di Indonesia lewat pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tak mampu.
